Kompas Moral di Pusaran Geothermal Flobamora

Oleh  Dr. Don Bosco Doho

Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah provinsi kepulauan yang dianugerahi keindahan alam luar biasa, kini berada di sebuah persimpangan krusial. Di satu sisi, ada janji kemajuan dan kemandirian energi melalui proyek-proyek eksplorasi panas bumi (geothermal) yang didukung oleh pemerintah sebagai sumber energi bersih. Di sisi lain, ada gelombang penolakan yang kuat dari masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan yang paling vokal, para pemimpin Gereja Katolik setempat.

Pusaran konflik antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup serta ruang hidup masyarakat ini tidaklah sederhana. Namun, di tengah deru mesin dan retorika investasi, sebuah suara kenabian telah bangkit. Seruan moral dari para uskup, yang berakar pada ajaran gereja dan kepedulian mendalam terhadap umat dan bumi, berfungsi sebagai kompas yang mencerahkan nalar publik, mengajak semua pihak untuk berhenti sejenak dan bertanya: pembangunan ini sejatinya untuk siapa?

Piramida Pengorbanan di Tanah Panas Bumi NTT: Pembangunan Ini Sebenarnya untuk Siapa?

Di panggung pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah narasi megah terus didengungkan: eksplorasi panas bumi (geothermal) adalah tiket menuju masa depan yang lebih cerah. Mantra kemajuan ini menjanjikan listrik yang stabil, industri yang bergerak, dan jejak karbon yang lebih hijau. Namun, di balik janji-janji surga ini, terdengar suara perlawanan yang gigih dari masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan para pemimpin gereja. Ironisnya, mereka yang dijanjikan kesejahteraan justru merasa terancam.

Paradoks ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan paling fundamental: pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Sosiolog terkemuka, Peter L. Berger, dalam bukunya yang monumental, “Pyramids of Sacrifice”, memberikan sebuah lensa yang tajam untuk memahami karut-marut ini. Berger mengingatkan kita bahwa setiap proyek pembangunan raksasa, baik yang digerakkan oleh kapitalisme maupun sosialisme, selalu menuntut pengorbanan. Selalu ada “piramida” kemajuan yang dibangun di atas penderitaan manusia. Pertanyaan moral yang harus dijawab adalah: siapa yang berhak menentukan siapa yang harus berkorban, demi kemajuan siapa?

Pembangunan Tidak Pernah Netral

Menurut Berger, kesalahan pertama adalah menganggap pembangunan sebagai proses teknis yang netral dan bebas nilai. Kenyataannya, setiap model pembangunan selalu membawa seperangkat nilai dan keyakinan tentang apa yang dianggap “baik” dan “maju”. Dalam konteks geothermal NTT, nilai yang diusung adalah pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi energi. Keberhasilan diukur dengan megawatt yang dihasilkan dan angka investasi yang masuk. Nilai ini kemudian diposisikan sebagai satu-satunya jalan rasional menuju modernitas.

Namun, masyarakat lokal dan para tokoh agama yang mendampingi mereka datang dengan seperangkat nilai yang berbeda. Nilai-nilai itu adalah keutuhan ciptaan, kesakralan tanah leluhur, keberlanjutan sumber mata air, dan pentingnya musyawarah komunitas. Ketika sebuah proyek mengancam akan merusak hutan Poco Leok atau kawasan Wae Sano, yang terjadi bukanlah konflik antara “pro-pembangunan” dan “anti-pembangunan”. Ini adalah benturan fundamental antara dua sistem nilai: yang satu memandang tanah sebagai komoditas untuk dieksploitasi, yang lain memandangnya sebagai ibu yang memberi kehidupan dan identitas. Suara penolakan, dengan demikian, adalah sebuah perjuangan untuk menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan ekologis tidak boleh ditundukkan di hadapan nilai ekonomi semata.

Korban keduanya adalah manusia. Masyarakat adat yang telah hidup harmonis dengan alam selama bergenerasi-generasi kini dihadapkan pada ancaman kehilangan tanah ulayat mereka. Ruang hidup mereka, yang sarat dengan makna spiritual dan budaya, direduksi menjadi sekadar titik koordinat di peta proyek. Mereka diminta untuk mengorbankan masa kini mereka—rasa aman, identitas budaya, dan sumber penghidupan—demi sebuah janji masa depan yang belum tentu mereka nikmati. Ironi terbesar dari “piramida pengorbanan” adalah mereka yang berada di paling bawah dan menanggung beban paling berat, justru menjadi pihak yang suaranya paling sedikit didengar dalam pengambilan keputusan.

Menuntut Jawaban Moral

Perlawanan yang terjadi di NTT, yang dipandu oleh kompas moral para uskup dan aktivis, pada hakikatnya adalah sebuah penolakan untuk menjadi korban diam di kaki piramida pembangunan. Mereka menolak “kalkulus penderitaan” yang dipaksakan dari atas. Sebaliknya, mereka menuntut sebuah “kalkulus kemanusiaan”, di mana martabat setiap individu dan kelestarian lingkungan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Seruan Gembala: Gema Laudato Si’ di Tanah Flobamora

Penolakan para Uskup di NTT, khususnya Keuskupan Ruteng dan Keuskupan Denpasar (yang wilayahnya mencakup bagian barat Flores), bukanlah sebuah gerakan anti-pembangunan yang membabi buta. Sikap ini berakar kuat pada ajaran sosial Gereja yang termaktub secara gamblang dalam Ensiklik Laudato Si’ (Terpujilah Engkau), yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015. Ensiklik ini bukan sekadar dokumen keagamaan, melainkan sebuah panggilan global untuk “merawat rumah kita bersama”.

Paus Fransiskus mengkritik keras “paradigma teknokratis”, yaitu sebuah keyakinan bahwa setiap masalah dapat dipecahkan oleh teknologi dan ekonomi tanpa mempertimbangkan etika, keadilan, dan dampak sosial-ekologis. Para Uskup di NTT menggemakan peringatan ini. Mereka melihat proyek geothermal yang masif dan cenderung dipaksakan dari atas ke bawah sebagai cerminan dari paradigma teknokratis tersebut, yang berisiko mengorbankan nilai-nilai yang lebih luhur demi efisiensi dan keuntungan.

Seruan para Uskup pada dasarnya adalah perwujudan dari konsep “ekologi integral” yang menjadi jantung Laudato Si’. Paus menegaskan bahwa jeritan bumi tidak dapat dipisahkan dari jeritan kaum miskin. Dalam konteks NTT, proyek geothermal yang mengancam hutan lindung, sumber mata air, dan tanah adat di Wae Sano atau Poco Leok, sesungguhnya juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang telah menyatu dengan alam tersebut selama berabad-abad. Dengan menolak proyek yang cacat prosedur dan tidak partisipatif, para gembala ini tidak sedang menolak energi bersih, melainkan menuntut sebuah model pembangunan yang menghormati martabat manusia, mendengarkan suara masyarakat lokal, dan menjaga keutuhan ciptaan.

Janji Panas Bumi: Antara Solusi dan Potensi Masalah

Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah dan perusahaan pendukung proyek geothermal datang dengan serangkaian janji yang menggiurkan. Geothermal dipromosikan sebagai solusi untuk mengatasi krisis listrik yang telah lama membelenggu NTT, mengurangi ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mahal dan berpolusi, serta menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam transisi energi bersih. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa energi ini akan memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, janji-janji ini seringkali tidak diiringi dengan penjelasan yang transparan mengenai “seluk beluk” dan risikonya. Di sinilah peran para aktivis lingkungan menjadi krusial dalam memberikan informasi tandingan. Mereka memaparkan bukti dan potensi dampak buruk yang kerap tidak disampaikan kepada publik:

• Risiko Lingkungan: Pengeboran sumur geothermal memerlukan pembukaan lahan yang masif, yang berisiko merusak hutan dan kawasan konservasi. Ada pula ancaman pencemaran air dan udara oleh gas-gas berbahaya seperti Hidrogen Sulfida (H2S) serta potensi penurunan muka tanah. Bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada air dari mata air di sekitar lokasi proyek, risiko ini adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup mereka.
• Risiko Sosial-Budaya: Banyak lokasi potensial geothermal di Flores berada di atas tanah adat (tanah ulayat) yang memiliki nilai sakral bagi komunitas lokal. Proses pembebasan lahan yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat dan tidak melalui mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang sejati, adalah sumber utama konflik. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan identitas dan ruang spiritual.
• Risiko Ekonomi: Janji kesejahteraan seringkali tidak terbukti. Keuntungan besar dari proyek energi skala masif lebih banyak mengalir ke investor dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal seringkali hanya menanggung dampak buruknya.

Dengan menyandingkan janji dan bukti risiko ini, suara penolakan tidak lagi terdengar sebagai sentimen emosional, melainkan sebuah argumen rasional yang didasarkan pada kepedulian akan masa depan ekologis dan sosial NTT. Peran para uskup dan aktivis adalah memastikan masyarakat tidak hanya mendengar janji, tetapi juga memahami konsekuensinya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tercerahkan.

Pada akhirnya, pusaran polemik geothermal di NTT adalah cerminan dari tantangan pembangunan di era modern. Peran para uskup dan aktivis lingkungan telah melampaui sekadar penolakan. Mereka telah berhasil mengangkat diskursus publik dari sekadar “ya atau tidak” terhadap geothermal, menjadi pertanyaan yang lebih fundamental: “Pembangunan seperti apa yang kita inginkan?”. Dengan berpegang pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan martabat manusia, mereka telah menyalakan kompas moral yang menuntun NTT menuju jalan pembangunan yang tidak hanya menerangi rumah-rumah dengan listrik, tetapi juga mencerahkan jiwa dan menjaga keutuhan “rumah kita bersama”.

Di tengah riuh rendah janji kemajuan ekonomi dan kemandirian energi yang didengungkan oleh para pendukung eksplorasi geothermal, masyarakat seringkali dihadapkan pada sebuah persimpangan yang membingungkan. Narasi besar tentang pembangunan seringkali mengaburkan suara-suara lirih yang menyuarakan kekhawatiran akan kelestarian lingkungan, sumber air, dan ruang hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam pusaran ketidakpastian inilah, suara para uskup dan tokoh Gereja Katolik hadir bukan sebagai satu lagi pihak yang berkonflik, melainkan secara tegas memposisikan diri sebagai Kompas Moral. Peran ini bukanlah untuk menolak kemajuan, melainkan untuk menjernihkan perdebatan, memisahkan antara pembangunan yang sejati dan eksploitasi yang terselubung, serta memberikan pegangan fundamental bagi umat dan masyarakat luas untuk menavigasi dilema yang kompleks ini.

Pegangan yang kokoh dan meyakinkan dari seruan para uskup ini berakar kuat pada ajaran sosial Gereja yang universal, terutama pada ensiklik Laudato Si’ yang menyerukan perawatan “rumah kita bersama”. Kompas moral ini mengajarkan sebuah prinsip non-negotiable yang disebut ekologi integral: bahwa jeritan bumi akibat kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari jeritan kaum miskin dan terpinggirkan yang hidupnya bergantung padanya. Oleh karena itu, sebuah proyek energi, sekalipun dilabeli “hijau” atau “bersih”, tidak dapat dibenarkan secara moral jika dalam prosesnya ia merampas tanah adat, mengancam sumber penghidupan, dan mengabaikan martabat manusia yang diperlakukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Inilah kepastian yang dibawa oleh para gembala: bahwa setiap pembangunan harus diukur dengan standar keadilan, keberpihakan pada yang rentan, dan penghormatan pada keutuhan ciptaan.

Pertanyaan “pembangunan untuk siapa?” yang harus selalu diajukan bukanlah sebuah retorika, melainkan sebuah tuntutan yang mendesak untuk dijawab. Pandangan Peter L. Berger menyadarkan kita bahwa di balik setiap data teknis dan proyeksi ekonomi, selalu ada dimensi etis yang fundamental. Ukuran keberhasilan sebuah pembangunan bukanlah seberapa tinggi piramidanya menjulang, melainkan apakah ia dibangun di atas fondasi keadilan yang kokoh, yang memastikan tidak ada satu pun manusia atau jengkal alam yang harus dikorbankan tanpa persetujuan dan demi kepentingan yang bukan miliknya.

Pada akhirnya, Kompas Moral yang ditunjukkan oleh para uskup menawarkan sebuah visi yang tegas dan menjanjikan bagi masa depan NTT. Ini adalah penegasan bahwa kemajuan sejati tidak diukur dari besarnya megawatt yang dihasilkan, melainkan dari meningkatnya kesejahteraan holistik masyarakat, di mana tak seorang pun ditinggalkan. Visi ini menjanjikan sebuah jalan pembangunan alternatif yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan; sebuah masa depan di mana energi yang menerangi rumah-rumah tidak memadamkan api budaya di jantung komunitas adat; dan di mana tanah Flobamora tidak dilihat sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai warisan sakral yang harus dirawat dan dihidupi. Suara kenabian ini memberikan keyakinan bahwa menuntut keadilan ekologis dan sosial hari ini adalah cara paling pasti untuk menjamin masa depan yang lebih baik dan bermartabat bagi generasi-generasi mendatang.

…………………………………………………..

Penulis adalah alumni Universitas Negeri Jakarta yang Meneliti tentang Ethical Leadership Berbasis Kearifan Lokal di NTT