Dewan Mata Uang (Currency Board), Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru 1998, dan Peran Negara Adidaya

Oleh  Agus  Widjajanto

Peristiwa krisis ekonomi dan politik tahun 1998 merupakan salah satu episode paling penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bagi generasi milenial dan Generasi Z yang tidak mengalami langsung masa tersebut, memahami berbagai perspektif yang berkembang mengenai krisis 1998 menjadi penting agar sejarah tidak dipahami secara hitam-putih dan bangsa ini tidak kehilangan memori kolektifnya.

Ekonom Steve H. Hanke, peneliti senior di Independent Institute, California, sekaligus Direktur Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise, Amerika Serikat, menyatakan bahwa krisis Indonesia tahun 1998 yang mengguncang ekonomi dan hukum serta memicu berakhirnya pemerintahan Orde Baru sebenarnya dapat dihindari melalui penerapan sistem Dewan Mata Uang (Currency Board).

Pada Januari 1998, Presiden Soeharto menunjuk Steve H. Hanke sebagai penasihat ekonomi. Bersama sejumlah ahli ekonomi di lingkungan Presiden Soeharto, ia menyusun konsep Currency Board. Menurut Hanke, nilai rupiah dapat memiliki stabilitas yang setara dengan dolar Amerika Serikat apabila International Monetary Fund (IMF) dan pemerintahan Presiden Amerika Serikat ke-42, Bill Clinton, tidak menghalangi penerapan sistem tersebut.

Melalui akun X pribadinya, Hanke beberapa kali menyatakan bahwa apabila IMF tidak “menyabotase” rencana Dewan Mata Uang yang akan diterapkan pada tahun 1998, maka rupiah tidak akan mengalami persoalan berkepanjangan hingga saat ini. Ia tidak pernah menyatakan bahwa nilai tukar rupiah akan menjadi satu rupiah sama dengan satu dolar Amerika Serikat. Yang dimaksud Hanke adalah bahwa rupiah dapat menjadi “sebaik dolar”, yakni memiliki stabilitas dan kekuatan yang setara sehingga mampu mencegah pelemahan tajam sebagaimana terjadi pada krisis keuangan Asia saat itu. Steve H. Hanke sendiri sebelumnya pernah menjadi penasihat Presiden Amerika Serikat ke-40, Ronald Reagan.

Dari perspektif yang berkembang di kalangan tertentu, penolakan IMF terhadap konsep Currency Board dipandang bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan bagian dari kepentingan geopolitik yang lebih luas. Pandangan tersebut menjadi salah satu bahan perdebatan yang hingga kini masih terus dibahas oleh para pengamat dan peneliti sejarah ekonomi.

Bagi generasi muda Indonesia, terutama generasi milenial dan Generasi Z, memahami sejarah bangsa merupakan hal yang sangat penting. Sebab, dalam hubungan internasional tidak ada persahabatan yang abadi, melainkan kepentingan yang abadi. Oleh karena itu, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, serta kekuatan politik nasional merupakan faktor penting yang harus dijaga oleh setiap bangsa yang ingin berdiri sejajar dengan negara-negara maju.

Dalam perspektif penulis, sejarah tahun 1998 juga menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada kekuatan eksternal. Kemandirian dalam bidang ekonomi, politik, dan teknologi harus menjadi cita-cita bersama agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menentukan arah masa depannya secara berdaulat.

Krisis Moneter 1998 dan Gagasan Dewan Mata Uang (Currency Board)

Peristiwa kerusuhan tahun 1998 yang ditandai dengan bergeraknya mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR menjadi salah satu titik balik sejarah Indonesia. Gerakan tersebut dimotori oleh para tokoh yang mengusung semangat reformasi dengan cita-cita melakukan perubahan di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, setelah lebih dari dua puluh tujuh tahun reformasi berjalan, muncul pandangan bahwa kondisi bangsa justru belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan yang diharapkan.

Berbagai persoalan seperti korupsi yang dinilai terjadi secara masif dan terstruktur, penegakan hukum yang dianggap carut-marut, serta hukum yang kerap dipersepsikan menjadi komoditas kepentingan, menjadi alasan mengapa sebagian kalangan mempertanyakan hasil reformasi. Fenomena pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor, tumbangnya industri tekstil Sritex pada 1 Maret 2025, kasus dugaan pengoplosan Pertamax di Pertamina Patra Niaga, kasus timah Bangka Belitung, persoalan pagar laut Tangerang, hingga rumor mengenai dugaan pemalsuan batangan emas pada perusahaan besar, serta dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis, dipandang sebagai indikator bahwa terdapat persoalan mendasar yang masih membelit bangsa ini.

Dalam perspektif penulis, peristiwa tahun 1998 merupakan tragedi yang harus dijadikan momentum untuk mengingat bahwa dinamika politik dan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kepentingan internasional. Ada pandangan yang meyakini bahwa Indonesia pada masa Orde Baru telah berkembang menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan stabilitas politik, bahkan diproyeksikan menjadi salah satu “Macan Asia” yang dapat menyaingi Jepang, Korea Selatan, maupun Tiongkok. Kondisi tersebut, menurut pandangan tersebut, dipandang dapat mengganggu kepentingan negara-negara besar.

Dihimpun dari berbagai sumber, muncul sejumlah pandangan mengenai mengapa pemerintahan Orde Baru akhirnya berakhir. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, pernah menyatakan bahwa krisis ekonomi tahun 1998 memang dirancang untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Menurut pandangan tersebut, apabila Presiden Soeharto tidak jatuh, Indonesia berpotensi menjadi negara maju.

Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam juga pernah menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berada dalam kondisi bersatu, pemerintahan berjalan stabil, dan pertumbuhan ekonomi berlangsung sangat pesat. Karena itu, beliau menyayangkan berakhirnya pemerintahan tersebut.

Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, juga pernah memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto dengan menyebutnya sebagai pemimpin luar biasa yang layak memperoleh tempat terhormat dalam sejarah Indonesia.

Menurut berbagai catatan, Presiden Soeharto beberapa kali pernah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri. Namun, ia melihat adanya ancaman besar yang dapat membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diarahkan kepada dirinya dan keluarganya, yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR untuk memeriksa harta kekayaannya, menurut pandangan pendukung Orde Baru tidak pernah terbukti secara hukum.

Majalah Time pernah memuat laporan yang menuduh Presiden Soeharto dan keluarganya memiliki simpanan sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, menurut berbagai kalangan yang membela Presiden Soeharto, tuduhan tersebut tidak pernah dapat dibuktikan. Berbagai tim khusus dibentuk untuk menelusuri aset-aset tersebut, namun menurut pandangan tersebut, tidak ditemukan rekening maupun simpanan yang dimaksud.

Dalam perspektif tertentu, muncul keyakinan bahwa Presiden Soeharto dijatuhkan melalui sebuah konstelasi kepentingan global yang melibatkan kekuatan politik internasional dan kelompok-kelompok yang menentang dirinya di dalam negeri. Bahkan, terdapat pandangan bahwa kedekatan Presiden Soeharto dengan umat Islam sejak pertengahan dekade 1980-an menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ketidaksenangan pihak-pihak tertentu.

Bagi generasi milenial dan Generasi Z, berbagai pandangan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika sejarah bangsa. Sejarah tidak selalu hanya memiliki satu perspektif. Oleh karena itu, generasi muda perlu mempelajari sejarah secara kritis dan menyeluruh agar tidak mudah kehilangan jati diri serta memahami bahwa perjalanan bangsa Indonesia senantiasa berada dalam pusaran persaingan geopolitik global.

Dalam pandangan penulis, salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari peristiwa tahun 1998 adalah bahwa bangsa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, serta kedaulatan politik harus terus diperjuangkan. Sebab, dalam hubungan internasional, setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing.

Penolakan IMF dan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Currency Board

Pandangan yang berkembang mengenai penolakan IMF terhadap konsep Dewan Mata Uang (Currency Board) yang diusulkan Presiden Soeharto bersama Steve H. Hanke juga menjadi bahan renungan penting. Sebagian kalangan memandang bahwa sikap IMF tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, melainkan berkaitan dengan konfigurasi kepentingan global yang lebih luas. Terlepas dari benar atau tidaknya pandangan tersebut, hal itu menjadi pelajaran berharga bahwa Indonesia harus terus memperkuat fondasi ekonominya agar tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, peristiwa tahun 1965 hingga 1998 tidak dapat dipisahkan dari sosok Presiden Soeharto. Sebagai manusia, tentu beliau tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Namun, dalam pandangan para pendukungnya, jasa dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara dipandang sangat besar, terutama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa Perang Dingin yang penuh dengan pertarungan ideologi.

Berbagai dokumen rahasia CIA yang kemudian dibuka kepada publik memunculkan beragam interpretasi mengenai dinamika politik Indonesia pada masa tersebut. Dalam sejumlah catatan yang beredar, disebutkan adanya komunikasi antara pihak Amerika Serikat dan Presiden Soeharto pada awal Oktober 1965, beberapa hari setelah peristiwa G30S/PKI.

Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa setelah terjadinya Gerakan 30 September, TNI Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Mayjen Soeharto berhasil mengambil alih keadaan dan menggagalkan upaya PKI untuk menguasai Indonesia. Menurut berbagai sumber yang dikutip para pengamat, salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan Gerakan 30 September adalah persoalan waktu. Operasi tersebut dilakukan hanya beberapa hari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ABRI pada 5 Oktober 1965, ketika sebagian besar pasukan dan pimpinan TNI sedang berkumpul di Jakarta.

Selain itu, terdapat pandangan bahwa PKI tidak memperhitungkan kemampuan militer Mayjen Soeharto yang pada saat itu menjabat Panglima Kostrad. Jabatan Panglima Kostrad pada masa itu dianggap tidak terlalu prestisius dan keberadaan Soeharto dipandang tidak terlalu menonjol dalam percaturan politik nasional. Justru karena sikapnya yang cenderung tenang dan tidak terlibat dalam berbagai faksi di tubuh TNI, kemampuan dan pengaruh Soeharto dianggap tidak diperhitungkan oleh lawan-lawannya.

Dalam berbagai catatan yang beredar, pengalaman Soeharto sebagai Panglima Operasi Trikora juga disebut menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan dirinya mampu melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah besar secara cepat. Kemampuan koordinasi lintas matra yang dimilikinya dipandang sebagai salah satu keunggulan yang tidak dimiliki banyak perwira lainnya.

Dalam perspektif para pendukung Orde Baru, keberhasilan Soeharto mengendalikan situasi pasca-G30S/PKI dipandang sebagai salah satu faktor yang menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan jatuh ke dalam pengaruh komunisme internasional. Berbagai negara yang menganut paham komunis, seperti Uni Soviet, Tiongkok, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Kuba, sering dijadikan contoh mengenai bagaimana konflik ideologi dapat membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Pandangan tersebut tentu menjadi bagian dari perdebatan sejarah yang terus berlangsung hingga saat ini. Namun, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa Indonesia pada masa itu berada dalam pusaran Perang Dingin, ketika persaingan antara blok Barat dan blok Timur berlangsung sangat tajam.

Penulis memandang bahwa generasi milenial dan Generasi Z perlu memahami sejarah tersebut secara utuh dan tidak hanya melihatnya dari satu sudut pandang. Sebab, sejarah bangsa bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan sumber pembelajaran untuk menghadapi tantangan masa depan.

Menurut berbagai catatan yang beredar, setelah berhasil memulihkan keadaan, pemerintah Amerika Serikat melalui CIA disebut menawarkan berbagai bentuk bantuan kepada Indonesia. Akan tetapi, dalam pandangan para pendukung Presiden Soeharto, bantuan tersebut tidak serta-merta diterima. Disebutkan bahwa Soeharto mengajukan syarat tertentu sebelum melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Amerika Serikat.

Yang menarik, menurut berbagai sumber tersebut, Soeharto tidak meminta senjata, uang, ataupun informasi intelijen. Di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit, ketika inflasi mencapai sekitar 650 persen, defisit anggaran sangat tinggi, serta ancaman kelaparan melanda masyarakat, Presiden Soeharto justru meminta bantuan berupa beras.

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan dan keselamatan rakyat menjadi perhatian utama pemerintah pada masa itu. Bahkan, menurut sejumlah sumber, permintaan tersebut sempat menyulitkan pemerintah Amerika Serikat karena bantuan pangan dalam jumlah besar memerlukan persetujuan politik yang tidak sederhana.

Dalam konteks Perang Dingin, keberhasilan Indonesia mencegah berkembangnya komunisme dipandang memiliki arti strategis bagi Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Teori Domino yang berkembang saat itu menyebutkan bahwa apabila satu negara jatuh ke dalam pengaruh komunisme, maka negara-negara lain di kawasan yang sama akan mengikuti.

Karena itu, posisi Indonesia dipandang memiliki arti penting dalam percaturan geopolitik dunia. Dalam pandangan tertentu, keberhasilan Indonesia mempertahankan diri dari pengaruh komunisme dianggap turut memberikan keuntungan strategis bagi negara-negara Barat.

Alhamdulillah, Indonesia tetap berdiri sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan tidak menjadi negara komunis. Hal tersebut, dalam pandangan para pendukung Orde Baru, merupakan salah satu jasa besar Presiden Soeharto yang patut dicatat dalam sejarah bangsa.

Bagi generasi muda, memahami sejarah bukan berarti harus menerima seluruh narasi secara mentah, tetapi justru menjadi kesempatan untuk berpikir kritis dan objektif. Sebab, sejarah tidak hanya terdiri atas satu versi. Banyak peristiwa besar yang memiliki berbagai sudut pandang yang perlu dipelajari secara mendalam.

Pada akhirnya, pelajaran penting yang dapat dipetik adalah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kemandirian ekonomi, kekuatan politik, penguasaan teknologi, dan persatuan nasional merupakan modal utama agar Indonesia tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan eksternal yang dapat menghambat cita-cita menuju negara yang maju dan berdaulat.

Dalam perspektif penulis, salah satu hal yang patut menjadi perhatian generasi milenial dan Generasi Z adalah memahami posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar, serta potensi ekonomi yang kuat, akan selalu menjadi objek kepentingan berbagai kekuatan internasional.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Keberhasilan mencapai swasembada beras, pembangunan infrastruktur secara masif, stabilitas politik yang relatif terjaga, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), menjadi indikator bahwa Indonesia memiliki fondasi untuk menjadi negara maju.

Bahkan, dalam berbagai pandangan yang berkembang saat itu, Indonesia diproyeksikan mampu menyusul negara-negara industri maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Konsep pembangunan nasional yang bertumpu pada kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal dipandang dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu “Macan Asia” yang diperhitungkan dunia.

Dalam perspektif tersebut, muncul keyakinan bahwa kondisi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan ekonomi global yang selama ini bertumpu pada dominasi negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Oleh karena itu, menurut pandangan yang berkembang di kalangan tertentu, berbagai tekanan terhadap Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya mempertahankan tatanan ekonomi dunia yang sudah mapan.

Salah satu kebijakan Presiden Soeharto yang kerap dikaitkan dengan upaya memperkuat kemandirian nasional adalah keberaniannya membubarkan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Lembaga tersebut dianggap terlalu jauh melakukan intervensi terhadap kebijakan nasional Indonesia.

Setelah pembubaran IGGI, Indonesia berupaya membangun hubungan ekonomi internasional dengan posisi yang lebih setara dan tidak bergantung pada tekanan politik pihak luar.

Dalam berbagai pandangan yang berkembang, Presiden Soeharto juga memiliki cita-cita untuk melunasi utang luar negeri dan membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan sendiri. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, cita-cita tersebut dipandang memungkinkan untuk diwujudkan apabila dikelola secara optimal dan berkesinambungan.

Pandangan inilah yang kemudian melahirkan keyakinan bahwa Indonesia yang mandiri secara ekonomi, politik, dan teknologi tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan negara-negara besar. Menurut perspektif tersebut, ketergantungan negara berkembang terhadap teknologi, modal, dan sistem keuangan global merupakan bagian dari mekanisme yang membuat negara-negara berkembang tetap berada dalam posisi yang lemah.

Dalam konteks krisis tahun 1998, penulis memandang bahwa peran IMF patut menjadi bahan kajian serius bagi generasi muda. Bukan untuk membangun sentimen antiasing, melainkan agar bangsa Indonesia memahami bahwa dalam hubungan internasional, setiap negara dan lembaga internasional memiliki kepentingannya masing-masing. Pandangan yang berkembang mengenai penolakan IMF terhadap konsep Currency Board yang diusulkan Presiden Soeharto bersama Steve H. Hanke menjadi salah satu bagian penting yang masih diperdebatkan hingga hari ini.

Dalam perspektif tertentu, terdapat keyakinan bahwa tekanan ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 tidak semata-mata merupakan persoalan krisis moneter biasa, melainkan juga berkaitan dengan konfigurasi kepentingan internasional yang lebih luas. Karena itu, peristiwa 1998 dipandang oleh sebagian kalangan bukan sekadar pergantian rezim, tetapi juga perubahan arah politik dan ekonomi nasional.

Gerakan mahasiswa yang menjadi motor Reformasi dipandang sebagai kekuatan moral yang lahir dari idealisme perubahan. Namun, dalam pandangan penulis, sejarah perlu dibaca secara lebih mendalam agar dapat dipahami bahwa berbagai gerakan sosial dan politik sering kali tidak dapat dilepaskan dari dinamika kepentingan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, generasi muda perlu memahami sejarah secara utuh dan tidak terjebak pada euforia sesaat.

Setelah lebih dari dua puluh tujuh tahun Reformasi berjalan, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Korupsi yang terus berulang, lemahnya penegakan hukum, kesenjangan ekonomi, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, serta berbagai persoalan tata kelola negara menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.

Karena itu, pelajaran terbesar dari sejarah adalah pentingnya membangun kemandirian bangsa. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri, tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah, dan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada teknologi serta sistem keuangan yang dikendalikan pihak lain.

Generasi milenial dan Generasi Z harus memahami bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya berarti bebas secara politik, tetapi juga berdaulat secara ekonomi, mandiri dalam penguasaan teknologi, serta mampu mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa sendiri. Sejarah adalah guru kehidupan. Dengan mempelajari masa lalu secara jujur dan kritis, bangsa Indonesia dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi masa depan.

Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan sejarahnya, melainkan bangsa yang mampu mengambil pelajaran dari masa lalunya untuk membangun masa depan yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat.

*Penulis adalah praktisi hukum, pemerhati sosial budaya, hukum, politik, dan sejarah bangsa, tinggal di Jakarta