Dilematis Mahasiswa Papua ” Siapa yang Mau Bertanggung Jawab?“

Oleh Methodius Kossay

Memang benar bahwa saat ini terjadi eksodus mahasiswa Papua yang sedang kuliah di luar Papua untuk kembali ke Papua. Ketika penulis mengunjungi beberapa peguyuban asrama/kontrakan mahasiswa asal Papua di setiap kabuaten/kota di wilayah Jakarta dan sekitarnya, hampir 75 persen mahasiswa sudah pulang ke Papua. Hanya beberapa  mahasiswa yang masih tinggal menyelesaikan tugas akhir sambil menunggu tiket dari orang tua atau Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten/kota.

Informasi dari humas Kapolda Papua; 1.282 mahasiswa Papua kembali ke Papua dapat dibaca di berita detik.com (https://news.detik.com/berita/d-4704359/kapolda-1282-mahasiswa-kembali-ke-papua). Jumlah ini belum termasuk mahasiswa Papua yang saat ini  sedang dalam perjalanan ke Papua.

Jika seluruh mahasiswa Papua yang ada di seluruh kota studi di luar Papua pulang ke Papua, tentu akan menjadi ledakan yang cukup besar dengan ekskalasi kerawanan yang cukup tinggi. Apalagi bila tidak diakomodir baik oleh Pemerintah Provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Ini masalah yang sangat serius untuk dicari jalan keluar supaya terselesaikan dengan baik melalui dinamika dialog yang intens dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan eksodus mahasiswa Papua, penulis dalam melakukan kunjungan serta berdiskusi dengan mahasiswa di asrama/kontrakan selalu memberikan pemahaman dan pengertian kepada mahasiswa dalam mengambil keputusan untuk pulang ke Papua atau tidak.

Penulis berusaha memberikan pilihan-pilihan pertimbangan dan mengajak para mahasiswa untuk tidak termakan oleh isu-isu hangat yang belum tentu benar atau hoax. Pilihan yang salah bisa membawa dampak buruk untuk masa depan mereka.

Ketika duduk dan berdiskusi bersama mahasisawa, penulis mengajukan banyak pertimbangan sebelum mahasiswa yang bersangkutan membuat keputusan. Keputusan yang baik tidak bisa datang dari suasana dan sikap yang emosional. Pun juga membuat keputusan berdasarkan isu yang berkembang yang belum tentu benar dan selalu berubah-ubah ini akan membawa situasi batin yang penuh dilematis.

Kita perlu melihat berbagai pertanyaan sebagaimana pesan yang ditulis oleh Papuanus/Bomomani, 13 Sept 2019 melalui share whatshap ) yang tentu bisa membuka hati, pikiran dan menjadi perenungan kita bersama:

  • Apakah perlu mahasiswa Papua pulang ke Papua ?
  • Mengapa kita yang sedang kuliah, apalagi sebentar lagi KKN, Praktek, ataupun wisuda harus pulang Papua, lantaran kita meninggalkan sisa perjuangan hidup kita di tanah rantau?”
  • Kalau kita pulang nanti, apakah pemerintah daerah Papua dan Papua Barat sudah memikirkan jaminan bagi mahasiswa yang meninggalkan kuliahnya?
  • Apakah kita bisa Transfer ke Universitas-universitas yang ada di Papua, lalu bagaimana dengan surat pindah ?
  • Apakah setelah kita ke Papua, dan masalah Papua tidak lagi memanas, kemudian  diperintahkan oleh dinas pendidikan dan Pemerintah daerah untuk balik lagi kuliah, apa bisa?
  • Apakah kita balik ke Papua ini, langsung mau merdeka? Bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) ? Bagaimana dengan perang suku? Bagaimana dengan istilah ko pantai dan sa gunung ?
  • Kalau Papua merdeka nanti, apakah mahasiswa yang putus kuliah dan pulang ini langsung dapat kerja atau harus kuliah dulu?
  • Toh, bila Papua nantinya merdeka pun pasti ada kerja sama Universitas-universitas  di Papua dengan Universitas-universitas di Indonesia, jadi lebih baik tinggal saja, atau?
  • Kalau di Papua ada perang, apakah mahasiswa Papua dan keluarga Papua di Sulawesi, NTB, NTT, KALIMANTAN, JAWA, BALI, dan SUMATERA akan aman-aman saja?
  • Jika semua pulang ke Papua, bagaimana dengan mahasiswa yang sungguh-ungguh ingin kuliah ?
  • Jika ingin sungguh-sungguh sekolah di luar Papua, bagaimana dengan kenyamanan dan keamanan yang selama ini kita lihat dan menyaksikan kedatangan aparat ke sekolah, kontrakan, kos atau kampus ? apakah itu malah membuat trauma ?
  • Bagaimana nasib mahasiswa dan pelajar beasiswa program ADIK dan ADEM dari Provinsi Papua yang selanjutnya, setiap mahasiswa ADIK maupun ADEM yang hendak pulang dan sudah pulang ke Papua diharapkan melaporkan diri,  nama, asal universitas, jurusan, program study, dan semester kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten? Pendataan yang tengah dilakukan dinas ini pastinya berkaitan erat dengan sederet pertanyaan dilematis di kalangan mahasiswa, terutama nasib mahasiswa kedepannya.

Pertanyaan-pertanyaan demikian, membuat mahasiswa Papua yang kuliah di luar Papua semakin penasaran, semakin ragu dan tidak tenang untuk membuat mereka harus memilih antara pulang atau tidak.

Bermula dari sentuhan dan seruan rasisme di Surabaya dan Malang oleh oknum tertentu entah dinahkodai oleh aktor intelektualis yang sangat pintar dan berpengalaman dengan sentuhan remot control yang menguasai psikologi masa dan finansial, kini berdampak besar dan merajalela serta perpecahan dalam dinamika masyarakat. Ibarat api yang sudah menyala dan menghanguskan sebagian besar rumah atau kampung, bila tidak segera dipadamkan maka akan menghanguskan seluruh perkampungan.

Jalan yang terbaik yang bisa ditempuh agar tidak merembet ke mana-mana, adalah melalui dialog dengan mengupas habis pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini.

Sebab, jika kita mengukur atmofer permasalahan Papua kali ini, perlu diakui bahwa masalah saat ini tidak serupa dengan masalah-masalah politik  di tahun-tahun sebelumnya. Masalah-masalah sebelumnya hanya diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat atau organisasi tertentu. Masalah kali ini benar-benar melibatkan seluruh masyarakat Papua. Bahkan dengan hati yang tulus penuh bijaksana dan keberhati-hatian, dapat dikatakan bahwa situasi dan kondisi Papua saat ini semakin bergema menyeruhkan kemerdekaan.

Berhadapan dengan masalah ini, kita sebagai mahasiswa mestinya tetap bersikap bijak dan berpikir secara intelek dan luas dalam membuat keputusan. Kita tidak boleh membuat keputusan yang keliru, emosional dan tergesa-gesa hanya karena desakan orang di sekeliling kita. Sebab keputusan yang tergesa-gesa dengan hanya berdasarkan isu pada akhirnya bisa menghambat serta merusak masa depan kita sendiri. Kita terhalang dalam mengejar mimpi dan cita-cita melalui pendidikan.

Methodius Kossay, Alumni Pascasrjana Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogjakarta dengan predikat cumlaide. Seorang aktivitas yang menyuarakan tentang HAM dan isu-isu hangat tentang Papua khususnya terkait pendidikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here