Oleh Agus Widjajanto
Fenomena pengibaran bendera One Piece dengan simbol tengkorak bertopi jerami ramai terjadi menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, mengibarkan bendera ini sebagai bentuk ekspresi kritik sosial dan sindiran terhadap kondisi bangsa yang dinilai belum sepenuhnya mencapai kemerdekaan dan keadilan. Hal ini banyak dimuat di media sosial baru-baru ini yang merupakan kritik membangun dengan simbol tanpa melakukan demo, dan tindakan anarkis, harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah.
Makna di Balik Pengibaran Bendera One Piece
– Simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan perjuangan untuk kebebasan.
– Ekspresi keresahan sosial dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
– Mewakili semangat persahabatan dan kebersamaan, seperti kru Topi Jerami dalam serial One Piece.
Reaksi Masyarakat
– Pro dan kontra muncul di tengah masyarakat, dengan sebagian menilai ini sebagai kreativitas dan ekspresi bebas, sementara yang lain khawatir mengaburkan makna sakral bendera Merah Putih.
– Banyak yang mengibarkan bendera One Piece berdampingan dengan bendera Merah Putih, sebagai simbol keselarasan antara semangat perjuangan dan nasionalisme Indonesia dengan nilai-nilai dalam One Piece.
Tanggapan Pemerintah
– Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
– Pemerintah menekankan pentingnya persatuan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat sebagai visi besar peringatan HUT RI ke-80.
Para kaum muda milenial menilai bahwa negara ini belum sepenuhnya mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya diman, masih banyak ketimpangan sosial terjadi di masyarakat, dan dipertontonkan di publi, yang kaya makin kaya yang miskin tetap miskin, contoh paling klasik dimana antara lowongan kerja yang tersedia dengan angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, sangat jauh, dimana seperti ditayangkan di media sosial iklan lowongan kerja bagi bagian administrasi tiga orang yang mendaftar mencapai ribuan orang, merupakan fenomena yang menunjukan bahwa angkatan kerja berbanding terbalik dengan lowongan yang tersedia.
Belum lagi persoalan-persoalan lain dimasyarakat, beban ekonomi masyarakat yang makin berat, yang memang membutuhkan kerja keras pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berimbang dalam menyikapi hal ini. aBelum lagi soal ketidak adilan dalam hukum yang dinilai hukum masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, yang kerap dipertontonkan di tayangan media nasional.
Untuk itu, kaum muda milenial mengkritisi fenomena sosial ini dengan cara diam, dan bentuk kritik tersebut lewat berekpresi dengan mengibarkan bendera One Piece, yang di kibarkan di kendaraan-kendaraan, dan tetap dalam posisi dibawah bendera pusaka sang saka merah putih, yang punya makna bahwa negara secara de facto dan de jure memang sudah diakui merdeka, namun kemerdekaan tersebut belum mencapai dimensi keadilan sosial secara merata, itu yang sebenarnya kritik sosial mereka lewat diam, tanpa demo, tanpa anarkis, tanpa teriak, tapi dengan diam dengan simbol, sebagai bentuk protes keadaan saat ini.
Saat Pemdrintahan Orde Baru telah mencapai Swa Sembada Beras, dimana pemerintah menyalurkan pupuk para petani lewat KUD, disetiap kecamatan, dan menciptakan varitas bibit padi unggul, yang sepertinya harus diadopsj oleh pemerintahan Kabinet Merah putih agar tercapai Swa Sembada Pangan, dimana tersedianya pupuk dengan harga terjangkau adalah salah satu kuncinya.
Bahwa sesuai Preambule (Pembukaan) pada alenia ke-4 dari UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 berbunyi:”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Pembukaan UUD 1945 ini disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Alinea keempat ini memuat pokok-pokok pikiran tentang pembentukan pemerintahan negara yang melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
Dalam alenia ke empat tersebut oleh sebagian kaum muda terutama dalam kalimat “Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih dirasa belum terwujud.
Dan hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan sekarang yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, dimana Suara Rakyat adalah Suara Tuhan (Vox Populi ,Vox Dei), dengan arti kedaulatan adalah ditangan rakyat, sebagai pemilih langsung, dimana pemimpin terpilih diharapkan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu, tanpa memandang golongan suku, agama, dan ras, yang kedudukannya sama didepan hukum.
Hal ini adalah bentuk kritik membangun, yang harus disikapi dengan bijak, dan dengan kerja keras untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat, jangan sampai dilawan dengan tindakan represif tapi dengan pendekatan persuasif dan perbaikan dengan menciptakan kebijakan agar kaum muda ber ekpresi ini, merasa didengar dan diperhatikan kritik membangunnya.
Seperti di wartakan di media nasional, Menkopolkam Budi Gunawan dalam siaran persnya di media Jumat tgl 1/8/2025 menyatakan: akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang sengaja mengibarkan bendera merah putih dibawah bendera lain, yang mencederai kehormatan Bendera Pusaka, sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 24 ayat (1) “setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara dibawah bendera atau lambang apapun”.
———————-
Penulis adalah Praktisi Hukum dan Pemerhati Sosial Budaya dan Sejarah Bangsanya
