Oleh Emanuel Bria
Perlawanan Nahak Maroe Rai terhadap Belanda di Wewiku-Wehali pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 merupakan episode krusial dalam sejarah kolonialisme Timor bagian barat. Perlawanan adat ini tidak hanya menggambarkan resistensi terhadap ekspansi kolonial, tetapi juga memicu restrukturisasi administratif yang mengadaptasi kekuasaan tradisional Wewiku-Wehali ke dalam struktur administrasi modern Belanda, berujung pada pembentukan Swapraja Malaka pada 1916. Urutan peristiwa ini mencerminkan dinamika Politik Etis Belanda (Ethische Politiek), dimana penaklukan militer diikuti oleh kooptasi simbolik kekuasaan lokal untuk menjamin stabilitas administrasi kolonial.
Latar Belakang dan Awal Perlawanan Nahak Maroe Rai (Akhir Abad ke-19)
Nahak Maroe Rai, di dalam catatan Belanda adalah seorang bangsawan dan panglima perang Kerajaan Rabasa (Wewiku-Wehali) – sekarang berlokasi di Kabupaten Malaka, NTT. Beliau memimpin perlawanan sistematis terhadap penetrasi kolonial Belanda yang dimulai sejak dekade 1880-an. Pada masa itu, Belanda melalui Residen Timor berupaya menerapkan sistem zelfbestuur (pemerintahan sendiri) yang memaksakan pajak tanah, pendaftaran penduduk, dan reorganisasi hierarki adat di bawah pengawasan controleur. Penolakan Nahak Maroe Rai bersifat ideologis: ia menolak hilangnya otonomi kerajaan Wewiku-Wehali yang telah mapan sejak era pra-kolonial, dengan menggerakkan pasukan gerilya dari berbagai kampung untuk melawan Belanda. Perlawanan ini mencakup serangan mendadak terhadap pos-pos militer Belanda.
Catatan Pastor Mathijsen, S.J – Sebuah Upaya Pasifikasi Gerakan Perlawanan (1904)
Pada tahun 1904, seorang pastor Jesuit bernama Pastor Mathijsen, S.J., yang memelopori kegiatan misi Katolik di Lahurus—kini termasuk wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur—melakukan perjalanan bersama seorang Controleur Belanda menuju wilayah Wehali dan Wewiku. Perjalanan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kolonial Belanda untuk memperluas pengaruh administratifnya di wilayah selatan Pulau Timor yang pada masa itu masih didominasi oleh tatanan politik tradisional yang kuat.
Dalam catatan perjalanannya, Pastor Mathijsen menggambarkan kesan pertemuannya dengan penguasa Wehali, pusat simbolik dari kerajaan-kerajaan adat di Timor. Ia menulis bahwa “Raja Wehali tidak memberikan kesan yang luar biasa, karena tampak pendiam, acuh, dan jarang berbicara secara langsung. Sebaliknya, Controleur Belanda yang mendampinginya berusaha menggali informasi mengenai jumlah desa, nama-nama pemimpin lokal, serta batas wilayah kekuasaan Raja Wehali. Namun sang raja tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menyerahkan pembicaraan kepada juru bicaranya, Nai Tahu Taek, yang berbicara dengan suara nyaring dan tegas, seolah-olah kami ini tuli,” tulis Pastor Mathijsen.
Beberapa hari kemudian, rombongan itu mencapai wilayah Umalor Wewiku di seberang Sungai Benanai. Di sana mereka bertemu Nai Umalor Wewiku (Raja Umalor). Menurut Pastor Mathijsen, Raja Umalor tampak lebih mengesankan dan menunjukkan sikap yang lebih terbuka dibandingkan dengan Raja Wehali. Meski demikian, kesan positif tersebut ternyata tidak bertahan lama, karena kemudian diketahui bahwa keramahan itu lebih bersifat formal, sebagai bentuk pemenuhan etika adat dalam menyambut tamu asing.
Perjalanan mereka berlanjut ke arah pantai, menuju wilayah kekuasaan Raja Rabasa. Namun di sana, rakyat Rabasa menunjukkan sikap bermusuhan dan mengancam, sehingga Controleur Belanda beserta Pastor Mathijsen dan lima belas orang pengawal pribumi mereka terpaksa mundur kembali ke Umalor. Untuk memulihkan wibawanya di mata rakyat Rabasa, Controleur berupaya kembali ke Rabasa pada hari yang sama dengan mengajak Raja Umalor. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan permintaan tersebut sambil bersantap dalam waktu lama, Raja Umalor akhirnya memilih tetap duduk di beranda istananya tanpa bergerak menuju Rabasa. Dengan situasi demikian, Controleur Belanda tidak memiliki pilihan selain membatalkan rencananya dan berjanji akan kembali ke Rabasa tiga bulan kemudian—suatu janji yang, menurut catatan sejarah, tidak pernah terpenuhi. Rombongan tersebut akhirnya kembali ke Atambua – Ibu kota Kabupaten Belu sekarang.
Eskalasi dan Kekalahan Wewiku-Wehali (1906)
Perlawanan sengit Kerajaan Rabasa (Wewiku-Wehali) terjadi pada periode 1900-1906, ketika Belanda menerapkan strategi pasifikasi (pacificatie) ala Gubernur J.B. van Heutsz yang telah sukses di Sumatra dan Jawa. Pasukan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) di bawah komando Civil Militair Asisten mengerahkan kampanye bertahap: pembakaran kampung, pemotongan pasokan makanan dan sebagainya. Pertempuran puncak di wilayah Rabasa pada tahun 1906 menewaskan Nahak Maroe Rai. Saat itu pemerintah kolonial Belanda melancarkan serangan militer terhadap Wewiku-Wehali dari arah Anas (Put’ain) di Amanatun (sekarang bagian dari Kabupaten Timor Tengah Selatan) menuju Rabasa. Perlawanan sengit dipimpin oleh Nahak Maroe Rai bersama para meo (prajurit perang) di Sungai Weliman. Namun, setelah pertempuran yang berat pada tanggal 12 November 1906, Maroe Rai gugur, menandai berakhirnya satu bab penting dalam sejarah perlawanan tradisional terhadap penetrasi kekuasaan kolonial di wilayah selatan Timor. Dalam catatan Belanda disebutkan bahwa Wewiku dikenai denda perang sebesar f 5.000 (Gulden Hindia Belanda), disertai penyitaan seluruh harta milik Nai Nahak Maroe Rai serta semua senjata api yang terdapat di Wewiku. Denda tersebut dibayar lunas pada bulan Desember 1906, dan lebih dari 1.000 pucuk senjata api diserahkan kepada pihak Belanda (“Kort overzicht…”, Indisch Militair Tijdschrift, Vol. 38, No. 1, 1907, hlm. 435–436).
Masa transisi pasca-Kekalahan Wewiku-Wehali (1908)
Pasca kekalahan, fase transisi dimulai pada tahun 1908 dengan kunjungan utusan Belanda ke kampung adat Rabasa, sebagaimana didokumentasikan secara rinci dalam sebuah arsip Kerajaan Rabasa. Tiga pemimpin adat—Leki Bria, Leki Nahak, dan Nahak Sese—bertindak sebagai perwakilan yang membawa bendera Kerajaan Rabasa dari kampung adat, bertemu utusan Belanda di Pantai Taberek, lalu mengantar mereka menuju Rabasa untuk bertemu dengan Raja Rabasa. Setelah pertemuan tersebut, bersama Raja Klau Seran Kbadak, para utusan Belanda kemudian dibawa dari Rabasa ke Besikama untuk pertemuan lanjut, jamuan makan, dan menginap di sana.
Setelah Kembali ke Rabasa, Raja Rabasa (Raja Klau Seran Kbadak) memanggil raja-raja lain yang sudah melarikan diri bersama rakyat mereka untuk bertemu dengannya di sana dan menyampaikan hasil pertemuan dengan para utusan Belanda. Arsip kerajaan ini disalin ulang dan ditandatangani pada 30 Agustus 1971 oleh Bere Feto Malae dan Paulus Bere Seran (Nai / Kepala Desa Lawain), menekankan bahwa peristiwa tersebut menandai fase pasca-kekalahan Rabasa (Wewiku-Wehali) terhadap Belanda. Dalam kerangka Politik Etis (diperkenalkan 1901), kunjungan utusan Belanda tersebut sekaligus sebagai upaya untuk mengakui otoritas kerajaan lokal dan hibridisasi kekuasaan, dimana struktur adat diintegrasikan ke dalam birokrasi kolonial Belanda.
Pembentukan Swapraja Malaka (1915–1916)
Konsolidasi penuh terjadi pada 29 Mei 1915, ketika Civil Militair Asisten Resident Gramberg menggelar musyawarah besar di Besikama dengan perwakilan dari Wehali, Wewiku, Haitimuk, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, dan Mandeu. Rapat ini, yang didasarkan pada usulan Residen Timor, menghasilkan Besluit tanggal 7 Januari 1916 yang secara resmi membentuk Swapraja Malaka sebagai entitas administratif baru. Swapraja ini mengintegrasikan distrik-distrik menjadi satu kesatuan di bawah kepemimpinan Tei Seran Ulu Baete sebagai Kepala Swapraja Malaka, dikenal sebagai Liurai Wehali-Malaka, yang kemudian digantikan Josef Seran Fatin dan Antonius Tei Seran. Struktur ini mencerminkan strategi Politik Etis Belanda: pengakuan selektif terhadap raja adat sebagai hoofd van zelfbestuur, dengan kewajiban melapor kepada controleur di Kupang namun juga menunjukan upaya adaptasi kekuasaan tradisional Wewiku-Wehali terhadap administrasi modern kolonial Belanda. Saat itu yang ditunjuk sebagai Fetor Rabasa/Nai Rabasa adalah Nai Bere Seran (Nain Sekolah) yang secara adat merupakan Nai Dato Lawain. Sementara Raja Rabasa, Klau Seran Kbadak tidak menjadi bagian dari struktur Swapraja Malaka. Beliau meninggal dunia pada 1920, empat tahun setelah terbentuknya Swapraja Malaka.
Implikasi Jangka Panjang dan Transisi ke Era Modern
Pembentukan Swapraja Malaka bertahan hingga sekitar 1940, ketika disintegrasi akibat Perang Dunia II memecahnya menjadi entitas administratif modern seperti Malaka, Tasifeto, dan Lamaknen. Secara struktural, sistem swapraja meletakkan dasar birokrasi NTT kontemporer, dimana elemen adat tetap terintegrasi dalam pemerintahan desa (warisan desa gaya baru). Dari perspektif antropologi politik, urutan peristiwa ini—dari perlawanan Nahak Maroe Rai, kekalahan Wewiku-Wehali, transisi dari 1908, hingga swapraja 1916—mengilustrasikan pergeseran dari pola hegemoni koersif ke hegemoni persuasif, dimana Belanda berhasil mendomestikasi resistensi lokal melalui pengakuan simbolik atas kekuasaan adat Kerajaan lokal. Pada saat yang sama rentetan peristiwa sejarah tersebut juga menunjukan adaptasi kekuasaan tradisional Wewiku-Wehali terhadap sistem pemerintahan modern yang dimulai dari era Swapraja Malaka hingga sekarang.
————————-
Penulis adalah Akademisi dan Generasi Rabasa Nain. Saat Ini Berdomisili di Brisbane, Australia
