Oleh Antonio David Setya Wijaya, Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma – Yogyakarta
Pejabat pemerintahan tingkat pusat maupun daerah seringkali mengikuti sebuah kegiatan tidak sampai akhir. Para pejabat hanya mengikuti kegiatan di awal saja seperti saat sesi pembukaan lalu meninggalkan kegiatan bahkan sebelum masuk ke inti kegiatan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang sering ditemukan yakni mereka beralasan “Mohon maaf, ada kegiatan lain yang mendesak”. Banyak alasan sejenis lainnya sering dilontarkan oleh mereka dengan bangga.
Para Pejabat menyampaikan alasan tersebut ada maksud tujuan tersendiri. menyampaikan alasan tersebut bermaksud ingin membentuk citra “pejabat sibuk”, “orang penting”, dan sebagainya. Alasan utama pejabat dengan pola tersebut enggan menjalin dialog, komunikasi, atau berjumpa intens dengan rakyat. Namun, tindakan seperti ini justru dianggap hal biasa di masyarakat. Seharusnya, masyarakat mengkritisi momen sikap kepemimpinan seperti itu.
Model kepemimpinan seperti itu mirip dengan pola elitisme kolonial. Elitisme pada pemerintah kolonial memiliki struktur sosial hirarki secara tegas. Struktur sosial yang meletakkan kedudukan penguasa di atas sedangkan rakyat berada di bawahnya. Struktur yang dibangun terdiri dari Gubernur Jenderal (Bangsa Eropa), Bupati/Priyayi (Kelompok Elit Lokal), dan rakyat biasa. Adanya struktur hirarki tersebut menimbulkan jarak sosial antara penguasa atau pejabat dengan rakyat. Jarak sosial ini membentuk sikap kepemimpinan dimana pejabat enggan berinteraksi dengan peserta kegiatan.
Akar terdalam dari pola kepemimpinan elitis bermula dari masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menggunakan struktur feodal lokal yang ada dalam mengontrol rakyat Nusantara. Peluang memanfaatkan feodal lokal dilakukan dengan cara mengangkat golongan priyayi menjadi penguasa sipil atau disebut “Pangreh Praja”.
Tugas penguasa sipil adalah menguasai sumber daya masyarakat lokal. Menguasai sumber daya seperti memungut pajak, mengendalikan pasokan ekonomi, dan menciptakan rakyat lokal selalu tunduk untuk kepentingan kolonial. Melalui tugas Pangreh Praja ini menjadi awal berkembangnya corak kepemimpinan elitis. Kelompok elit lokal yang diberi kekuasaan merasa bangga dan hebat dengan dirinya sehingga gaya kepemimpinan ini akan melekat di kehidupan masyarakat lokal.
Pada masa pemerintahan kolonial, Bupati tidak akan berinteraksi secara dekat dengan petani sebagai rakyat kecil. Pejabat harus menciptakan jarak karena hal itu dianggap wibawa. Jarak ini dibentuk agar rakyat merasa dirinya rendah. Ketika sudah merasa rendah maka akan selalu mudah dalam mengatur kepatuhan rakyat. Apalagi, pemberian instruksi bersifat atas – bawah. Hal-hal ini terus tertanam di masyarakat dan diwariskan hingga sekarang.
Keberlanjutan mental kepemimpinan terdapat setelah Indonesia merdeka. Strukturnya berubah, tapi mentalitas tidak sepenuhnya hilang. Mentalitas “Asal Bapak Senang” (ABS) memunculkan sikap para pejabat hanya berfokus pada apa yang diinginkan atasan. Oleh karena itu, mereka mengabaikan kondisi nyata di lapangan dan diskusi langsung dengan masyarakat. Dengan adanya diskusi maka ada potensi kondisi pahit di lapangan disampaikan.
Pejabat meninggalkan kegiatan setelah sesi sambutan dengan alasan sibuk sangatlah tidak masuk akal. Iya betul mereka sibuk, tetapi mereka sibuk di balik meja saja. Banyak pejabat atau pemimpin menghabiskan waktu hanya untuk kerja administratif. Kerja administratif seperti, membaca dan mengesahkan dokumen tebal, menghadiri rapat di ruangan ber-AC, Melakukan seremonial kegiatan potong tumpeng, potong pita, atau pemukulan gong. Jika sudah selesai, mereka serasa pahlawan sudah membangun Bangsa dengan maksimal. Padahal yang kami butuhkan adalah mereka mendengarkan kebutuhan rakyat dan bertemu rakyat.
Pejabat enggan mengikuti kegiatan sampai selesai juga karena takut bertemu tatap muka dengan rakyat. Diskusi tatap muka memiliki resiko tinggi bagi para pejabat yang bermental ABS. Diskusi tatap muka memungkjnkan adanya kritikan tajam, kemarahan, gugatan, dan sebagainya. Pejabat bermental ABS tidak siap menerima tuduhan atau kritikan tajam secara langsung.
Melalui tulisan ini, saya belajar dan memahami bahwa sejarah tidak hanya soal narasi historis. Sejarah tidak hanya dipandang sebagai hafalan, tetapi sejarah sebagai dasar kita dalam membentuk kesadaran sejarah serta membangun energi sosial. Dalam hal ini sejarah berfungsi dalam melihat dinamika kepemimpinan Indonesia yang tidak dikenang melainkan untuk kita kritisi dan perbaiki bersama.
Kita sebagai masyarakat Bangsa harus mengkritisi sikap kepemimpinan para pejabat Bangsa. Mereka harus mampu mendobrak diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan lebih berdampak ke masyarakat. Seperti halnya menyediakan waktu cukup untuk kegiatan yang dihadirinya, membuka ruang dialog diskusi dengan masyarakat, dan peduli dengan rakyatnya.
Rakyat bukanlah objek, melainkan subjek pembangunan bangsa sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Bangsa Indonesia tidak bisa membangun bangsanya jika kelompok elit masih menggunakan mental elitis kolonial dalam memandang rakyatnya
Mari kritisi, kita jaga, dan kita wujudkan bersama Bangsa Indonesia sebagai Bangsa demokrasi sehat untuk kesejahteraan masyarakatnya. Serta sebagai kaum muda sekaligus penerus pemimpin seharusnya memiliki sikap kepemimpinan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
