Belajar dari Deliar Noer: Golkar, Pancasila, dan Orde Baru

Oleh  Georgerius Ernesto Tantakuan Anderson

 

“Soal yang kita hadapi bukan sekadar soal dwifungsi, Golkar, sistem kepartaian…melainkan bagaimana menciptakan sistem yang bisa lebih dipertanggungjawabkan untuk Indonesia yang adil dan makmur.”
— Deliar Noer, Jakarta, 1 Juli 1996

 

Pada bulan Juli 1996, ketika Indonesia sedang berada di puncak stabilitas semu Orde Baru, seorang cendekiawan menulis sebuah prakata yang terasa seperti desis protes yang tertahan. Namanya Deliar Noer seorang guru besar ilmu politik, sejarawan Islam Indonesia, dan salah satu suara paling tajam yang berani menggugat tatanan kekuasaan dari dalam panggung intelektual. Prakata itu ia tulis untuk sebuah buku bertajuk ABRI Punya Golkar? yang diterbitkan oleh Institut Studi Arus Informasi di Jakarta.

Deliar Noer bukan oposisi jalanan. Ia adalah akademisi yang berbicara dengan kekuatan argumen, menggunakan bahasa ilmu dan fakta sejarah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mestinya sudah lama diajukan: Benarkah sebuah angkatan bersenjata boleh memiliki partai? Apakah Pancasila sungguh-sungguh dihayati, ataukah hanya dipompakan? Apakah sebuah republik masih layak disebut republik bila kedaulatannya hanya formalitas?

Tulisan-tulisan Deliar menjadi sumber primer yang sangat berharga untuk merekonstruksi pemikirannya secara utuh. Tulisan ini mencoba menyusun kembali bangunan gagasan Deliar Noer atas empat persoalan besar Orde Baru, Pancasila, Golkar, dan pemerintahan; sekaligus menggali solusi yang ia tawarkan.

 

1. PANDANGAN DELIAR NOER TENTANG ORDE BARU
2. Dua Wajah yang Tidak Seimbang

Deliar Noer tidak serta-merta menolak keseluruhan Orde Baru. Dalam naskah pidato guru besarnya yang diterbitkan oleh Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) tahun 1977, ia mengakui bahwa Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto “lebih lagi menekankan masalah pembangunan dan partisipasi rakyat” dibandingkan era Sukarno.[1]

Namun pengakuan itu segera diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan kritis: “Bagaimana sikap dan tindakan kita yang sebenarnya dan yang seharusnya? Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk itu? Apakah kondisi untuk sama-sama berpartisipasi sudah ada?”[2] Pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan retoris. Ia sungguh menunggu jawaban yang jujur.

Jawaban yang kemudian ia bangun sepanjang karir intelektualnya adalah Orde Baru gagal memenuhi janji-janjinya karena ia membangun kekuasaan di atas fondasi yang rapuh, fondasi yang mengorbankan keadilan demi pertumbuhan, mengorbankan kebebasan demi stabilitas, dan mengorbankan kedaulatan rakyat demi kenyamanan elite.

1. Kekuasaan yang Mengungkung

Dalam esainya “Republik Bukan ‘Daulat Tuanku’” yang dimuat di Forum Keadilan (1 April 1993), Deliar Noer memotret Orde Baru dengan telak. Sidang Umum MPR yang mestinya menjadi arena dialog justru berubah menjadi sandiwara: “tidak ada dialog yang muncul, tidak ada silang pendapat dan adu argumentasi yang akan memperkaya pikiran dan wawasan kita.”[3]

Lebih jauh, ia melihat bahwa pendidikan politik yang seharusnya mendewasakan rakyat justru “diganti dengan pengarahan serta petunjuk yang diberikan penguasa atau pejabat.”[4] Ini bukan sekadar kritik prosedural. Ini adalah serangan terhadap jantung rezim: bahwa Orde Baru secara sistematis menghambat pendewasaan politik masyarakat Indonesia.

Deliar Noer menegaskan bahwa Republik Indonesia yang sesungguhnya adalah republik yang mengenal “kedaulatan rakyat,” bukan “daulat tuanku.”[5] Frasa itu sederhana tetapi melukai. Ia sedang berkata: rezim yang berkuasa telah membalikkan makna republik menjadi kerajaan tanpa mahkota.

 

1. PANDANGAN DELIAR NOER TENTANG PANCASILA
2. Antara Nama dan Isi

Esai “BerPancasila” yang diterbitkan di Panji Masyarakat adalah dokumen pemikiran yang paling dalam dan sistematis tentang Pancasila yang ditulis Deliar Noer. Ia membuka dengan menyindir keras praktik Penataran P4 yang dikelola rezim: sebuah program berskala nasional dengan “anggaran khusus” yang bertujuan mengajarkan Pancasila kepada seluruh pegawai negeri dan masyarakat.[6]

Kritik Deliar Noer bukan kepada Pancasila sebagai falsafah melainkan kepada cara rezim memperlakukannya. Ia mengemukakan sebuah pertanyaan filosofis yang sangat penting: apakah kita mengutamakan nama atau isi? Mengutamakan ucapan dan rumusan formal, atau perbuatan dan sikap yang sesungguhnya?[7]

Untuk menjawab ini, ia memberikan contoh yang menyentuh: seorang penarik becak dan penjual buah dalam siaran televisi yang “dipaksa-paksa” oleh pewawancara untuk mengaku telah mengamalkan Pancasila. Deliar Noer menilai cara itu absurd. Kedua orang itu “bermoral, berniat yang baik dan masih suci”—tetapi mereka tidak perlu melabeli perbuatan mereka dengan nama Pancasila untuk menjadi manusia yang baik.[8]

1. Pancasila sebagai Kesadaran, Bukan Paksaan

Deliar Noer membedakan secara tegas dua pendekatan dalam mengajarkan Pancasila. Pendekatan pertama berbasis kesadaran: “menghendaki didikan, persuasi, argumentasi, ajakan.” Pendekatan kedua berbasis paksaan: “indoktrinasi, rejimentasi, pemompaan secara cepat pada pikiran.”[9]

Ia memperingatkan bahwa pendekatan paksaan tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Sejarah Orde Lama di bawah Sukarno, katanya, telah membuktikan hal itu: “Kalau manusia memang dijadikan pak turut…bila kesempatan ini timbul, bukan saja orang akan lari dari giringan itu, tetapi juga akan menghancurkannya.”[10]

1. Lima Syarat Lingkungan Pancasila

Yang paling orisinal dari pemikiran Deliar Noer tentang Pancasila adalah gagasannya tentang lingkungan sebagai prasyarat. Ia percaya bahwa Pancasila tidak dapat ditanam melalui penataran, melainkan hanya bisa tumbuh dalam lingkungan hidup yang tepat. Ia mengajukan lima syarat lingkungan itu:

Pertama, tegaknya hukum—hukum yang tidak hanya dirumuskan tetapi juga ditegakkan secara konsisten dan adil tanpa diskriminasi.

Kedua, konsistensi antara kata dan perbuatan—satu kata dengan perbuatan harus berlaku pada diri orang seorang, kelompok, dan pemimpin.

Ketiga, solidaritas sebangsa—kesenjangan ekonomi yang menganga akan mengikis rasa persatuan dan ketahanan nasional.

Keempat, moral diri—pengendalian nafsu, termasuk nafsu kekuasaan, sebagai syarat mutlak integritas kepemimpinan.

Kelima, hidup beragama—kehidupan beragama memberikan tiga lapis perlindungan: oleh aparat negara, oleh kesadaran diri, dan oleh kekuasaan Yang Ghaib.[11]

Dengan demikian, Pancasila bagi Deliar Noer bukan sekadar ideologi negara yang diwujudkan melalui kursus dan hafalan, melainkan sebuah cara hidup yang harus tumbuh dari dalam, dari kejujuran, keadilan, dan ketakwaan sehari-hari.

 

III. PANDANGAN DELIAR NOER TENTANG GOLKAR

1. Golkar sebagai Instrumen Kekuasaan

Dalam Prakata buku ABRI Punya Golkar?, Deliar Noer memberikan analisis yang sangat tajam tentang kedudukan Golkar dalam sistem politik Orde Baru. Ia mencatat bahwa dalam setiap pemilihan umum sejak 1971, Golkar selalu menguasai suara dengan dukungan tiga pilar: “keluarga besar ABRI, korps pegawai negeri, dan berbagai organisasi masyarakat.”^[12]

Pertanyaan yang ia ajukan kemudian sangat menusuk: “Kadang-kadang tidak jelas, apakah pemerintahan selama Orde Baru ini merupakan pemerintahan Golkar, ataukah sebaliknya, Golkar yang diatur oleh pemerintah.”^[13] Kerancuan struktural ini bukan kelemahan sistemmelainkan disengaja. Ambiguitas itu membuat akuntabilitas menjadi mustahil.

Yang lebih mengkhawatirkan, posisi Presiden sebagai “pembina utama Golkar” sekaligus Panglima Tertinggi ABRI menciptakan konsentrasi kekuasaan yang tidak tertandingi: “Semua keputusan pimpinan pusat Golkar bisa saja dibatalkan, diganti, diubah oleh pembina utama.”^[14] Golkar bukan partai dalam pengertian demokratis—ia adalah perpanjangan tangan kekuasaan pribadi Soeharto.

1. ABRI, Golkar, dan Masalah Dwifungsi

Dalam artikel “Beda Pedang dan Pena” yang dimuat di Forum Keadilan (Juli 1993), Deliar Noer menelusuri akar sejarah masalah ini dengan cermat. Ia menunjukkan bahwa dwifungsi ABRI yang kemudian menjadi fondasi kehadiran militer dalam Golkar, sejatinya bertentangan dengan semangat awal kemerdekaan: “Dalam tiap pemilihan umum sejak tahun 1971, Golkar ini menguasai suara.”^[15]

Deliar Noer mengutip perdebatan di antara para jenderal sendiri. Jenderal Purn. Soemitro menghendaki ABRI “mandiri” dan “perlu menjaga jarak dengan kekuasaan.” Sebaliknya, Jenderal Try Sutrisno memandang ABRI tak mungkin terpisah dari kekuasaan.^[16] Ketegangan internal ini mengungkap sesuatu yang penting: bahwa bahkan di dalam tubuh ABRI sendiri, pengaturan dwifungsi tidak dianggap ideal.

Deliar Noer paling tajam tatkala berbicara tentang akibat keterlibatan militer dalam Golkar: “Keterlibatan ABRI seperti itu menghambat pendewasaan politik masyarakat. Orientasi bukan ke bawah, melainkan siapa yang kuat.”^[17] Kalimat ini adalah sebuah kritik sekaligus diagnosa tenang lembaga negara, yang memperlihatkan penyakit akut Demokrasi pada masa Orde Baru.

1. Golkar Bukan Partai Biasa

Deliar Noer menegaskan perbedaan mendasar antara partai politik sejati dengan Golkar. Partai politik, dalam pengertian demokratis, tidak bersenjata, tidak berhirarki komando, tidak menggaji fungsionarisnya, dan pemimpinnya bergantung pada kepercayaan. Golkar memiliki semua keistimewaan ini plus kekuatan militer dan birokrasi di belakangnya.^[18]

Maka Golkar adalah apa yang Deliar Noer sebut sebagai “kedudukan partai ‘plus’”^[19] yaitu sebuah posisi yang tidak pernah ada tandingannya dalam arena politik dan oleh sebab itu mustahil dilawan secara adil.

 

1. PANDANGAN DELIAR NOER TENTANG PEMERINTAHAN ORDE BARU
2. Kebebasan Akademis sebagai Korban Pertama

Dalam esainya “Ukuran Politis dan Akademis” yang dimuat di Forum Keadilan (24 November 1994), Deliar Noer memulai dengan sebuah genealogi historis yang panjang: dari Socrates yang dibungkam, Ibnu Taimiyah yang dipenjara, Muhammad Abduh yang mengasingkan diri ke Paris, semuanya untuk menunjukkan bahwa penguasa otoriter selalu takut pada kebebasan berpikir.^[20]

Di Indonesia, ia mendokumentasikan serangkaian kasus konkret: empat dosen dari berbagai universitas yang dilarang mengajar pada era Demokrasi Terpimpin; Ia seorang guru besar IKIP Jakarta yang dicopot jabatannya pada 1974; pimpinan Universitas Katolik Atmajaya yang “terpaksa” mundur pada 1980 karena terlibat Petisi 50; hingga pemecatan seorang pengajar di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.^[21]

Pola yang terbentuk sangat jelas: Pemerintah Orde Baru menggunakan ukuran politis untuk menilai perbuatan yang seharusnya dinilai dengan ukuran akademis. Ini adalah bentuk perusakan sistematis terhadap integritas dunia intelektual.

1. Kesenjangan dan Kegagalan Janji Pembangunan

Dalam “Republik Bukan ‘Daulat Tuanku’”, Deliar Noer mengakui bahwa pertumbuhan dan perkembangan memang terjadi di bawah Orde Baru. Namun ia segera menambahkan: “perjalanan belum memperlihatkan arah yang mencerminkan cita-cita bersama sebagai bangsa.”[22]

Ia mengutip pemikiran Gunnar Myrdal dalam Asian Drama yang menekankan bahwa sejak awal pembangunan, kebersihan dan kelurusan bertindak perlu ditegakkan, termasuk pemberantasan korupsi. Senada dengan itu, Hatta sendiri menekankan bahwa keadilan harus diterapkan pada tiap langkah pembangunan. Namun Orde Baru memilih jalan lain: “mendahulukan usaha ‘membesarkan kue’ yang akan dibagi. Tapi setelah besar, kesenjangan pun menganga lebar.”^[23]

Dengan kata lain, model pembangunan Orde Baru adalah model yang menunda keadilan dengan janji kemakmuran masa depan sebuah janji yang tidak pernah ditepati secara merata.

1. Mandataris MPR sebagai Pelanggar Konstitusi

Deliar Noer memberikan serangan yang paling tajam terhadap dasar legitimasi kekuasaan Soeharto. Ia menyebut posisi presiden sebagai “mandataris MPR” sebagai hal yang “sebenarnya menyalahi Undang-Undang Dasar.” Dengan posisi itu, presiden seolah dapat bertindak atas nama MPR pemegang kedaulatan rakyat padahal sesungguhnya ia tidak memiliki mandat yang sesungguhnya dari rakyat itu sendiri.

Ini adalah kritik konstitusional yang sangat serius. Deliar Noer tidak hanya mengkritik kebijakan tetapi dengan gamblang mempertanyakan legitimasi dasar rezim yang berkuasa.

 

1. SOLUSI ATAS KRITIK: TAWARAN KONSTRUKTIF DELIAR NOER
2. Memisahkan ABRI dari Politik dan Golkar

Deliar Noer tidak berhenti pada kritik. Dalam artikel “Beda Pedang dan Pena,” ia merujuk pada gagasan Ibnu Khaldun: “Dalam masa perang, pedang yang bicara, tapi dalam masa damai pena-lah yang menentukan.”^[24] Ini adalah prinsip dasar yang ia tawarkan yaitu membawa militer kembali ke fungsinya, dan sipil kembali memimpin kehidupan demokratis.

Ia mengutip dengan persetujuan posisi Jenderal Purn. Soemitro yang menghendaki ABRI “mandiri” dan “menjaga jarak dengan kekuasaan.” Kemandirian ABRI bukan berarti ABRI melawan pemerintah, tetapi ABRI yang netral dari politik partisan sehingga ia bisa mengingatkan pemegang kekuasaan bila diperlukan.[25]

1. Membangun Sistem yang Akuntabel

Tawaran terbesar Deliar Noer terletak dalam kalimat penutup Prakata ABRI Punya Golkar?: “Masalah yang kita hadapi bukan sekadar soal dwifungsi, Golkar, sistem kepartaian…melainkan bagaimana menciptakan sistem yang bisa lebih dipertanggungjawabkan untuk Indonesia yang adil dan makmur.”[26]

Sistem yang akuntabel bagi Deliar Noer mengandung beberapa unsur yaitu pemilu yang sungguh-sungguh bebas dan adil; partai-partai yang bersaing secara setara tanpa dukungan militer dan birokrasi; kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat; serta lembaga perwakilan yang sungguh-sungguh merepresentasikan rakyat, bukan sebatas sandiwara belaka.

1. Pancasila yang Hidup, Bukan Dipaksakan

Solusi Deliar Noer atas masalah Pancasila bukan menghapus penataran atau program penghayatan melainkan menggantinya dengan pembinaan lingkungan yang sesungguhnya. Kelima syarat yang ia kemukakan (tegaknya hukum, konsistensi kata-perbuatan, solidaritas bangsa, moral diri, dan hidup beragama) adalah program konkret, bukan slogan.^[27]

Ia percaya bahwa Pancasila akan “lebih berhasil…bila lingkungan ini dapat dipupuk dan dibina” oleh semua pihak, baik individu, kelompok, maupun penguasa. Karena pada akhirnya, suatu falsafah hanya hidup bila ia dihayati, bukan dihafal.

1. Partisipasi Rakyat yang Sejati

Dalam naskah pidato guru besarnya, Deliar Noer mempertanyakan kondisi yang diperlukan agar partisipasi rakyat dalam pembangunan bisa menjadi nyata, tidak hanya sebatas retorika populis. Ia menegaskan bahwa partisipasi tidak mungkin tumbuh bila rakyat masih ditekan untuk takut berpolitik, sebagaimana yang pernah dilakukan pemerintah kolonial Belanda dulu dan yang kini diulangi oleh rezim Orde Baru.^[28]

Dengan demikian, solusi Deliar Noer adalah solusi yang menempatkan manusia sebagai pusatnya, bukan sistem, bukan ideologi, bukan kekuasaan. Manusia yang merdeka berpikir, bebas berbicara, adil dalam bertindak, dan takwa dalam beragama. Itulah fondasi republik yang sejati dalam alam pikir Deliar.

 

1. PENUTUP: WARISAN INTELEKTUAL YANG MENANTANG ZAMAN

Deliar Noer menulis di tengah represi. Ia menulis di tengah sensor. Ia menulis di tengah intimidasi.[29] Namun ia tidak berhenti menulis. Dan dalam tulisan-tulisannya dari Prakata buku, artikel di Forum Keadilan, esai di Panji Masyarakat, hingga pidato guru besar tersimpan sebuah bangunan pemikiran yang koheren, kritis, dan profetik.

Pandangan Deliar Noer tentang Orde Baru adalah pandangan seorang patriot yang kecewa terhadap realitas yang terjadi. Ia melihat sebuah rezim yang memulai dengan janji besar tentang pembangunan dan keteraturan, tetapi kemudian berkhianat kepada rakyat dengan membangun sistem yang menopang kekuasaan elite, bukan kesejahteraan bersama.

Pandangannya tentang Pancasila adalah pandangan seorang filosof yang waspada. Pancasila bukan tidak berharga namun justru terlalu berharga untuk diserahkan kepada mesin indoktrinasi rezim. Pancasila hanya hidup jika dipraktikkan dalam keadilan, kejujuran, dan kebebasan.

Pandangannya tentang Golkar adalah pandangan seorang analis politik yang jeli: sebuah organisasi yang lahir sebagai instrumen kekuasaan militer tidak mungkin menjadi representasi rakyat yang sejati. Dan selama ABRI memiliki Golkar, demokrasi Indonesia akan selalu menjadi demokrasi semu. Saat ini bisa kita lihat rencana mengembalikan Militer ke rana sipil akhirnya memberikan pertanyaan besar tentang hari esok. Deliar sudah menganalisanya saat hal tersebut pernah dijalankan, maka kecurigaan akan hal yang sama tidak bisa dipersalahkan. Pola ini berharga dalam kerangka demokrasi kita hari ini.

Dan pandangannya tentang pemerintahan Orde Baru adalah pandangan seorang konstitusionalis yang teguh. Republik bukan warisan raja, bukan “daulat tuanku” ia adalah milik rakyat, dan hanya rakyatlah yang berhak memutuskan nasibnya sendiri.

Deliar Noer meninggal pada 18 Juli 2008. Namun gagasan-gagasannya melampaui kuburannya. Di era reformasi dan seterusnya, di setiap perdebatan tentang militer dan demokrasi, tentang Pancasila dan kebebasan, tentang partai dan kekuasaan—suara Deliar Noer masih bergaung, meminta kita untuk jujur kepada diri sendiri dan kepada cita-cita kemerdekaan.

 

 

DAFTAR FPUSTAKA

Noer, Deliar. Aku Bagian Umat, Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer. Bandung, 1996.

Noer, Deliar. “Prakata.” Dalam ABRI Punya Golkar? Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1996.

Noer, Deliar. “Beda Pedang dan Pena.” Dalam ABRI Punya Golkar? Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1996. Pertama kali dimuat dalam Forum Keadilan, Juli 1993.

Noer, Deliar. “Ber-Pancasila.” Panji Masyarakat, No. 341, hlm. 22–25.

Noer, Deliar. “Republik Bukan ‘Daulat Tuanku’.” Forum Keadilan, No. 25, 1 April 1993, hlm. 21.

Noer, Deliar. “Ukuran Politis dan Akademis.” Forum Keadilan, No. 16, Tahun III, 24 November 1994, hlm. 30.

Noer, Deliar. Partisipasi dalam Pembangunan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), 1977.

 

Catatan Kaki

[1] Deliar Noer, Partisipasi dalam Pembangunan (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia/ABIM, 1977), hlm. 2–3.

[2] Ibid., hlm. 3.

[3] Deliar Noer, “Republik Bukan ‘Daulat Tuanku’,” Forum Keadilan, Nomor 25, 1 April 1993, hlm. 21.

[4] Ibid,

[5] Ibid,

[6] Deliar Noer, “BerPancasila,” Panji Masyarakat, No. 341, hlm. 22.

[7] Ibid., hlm. 22–23.

[8] Ibid., hlm. 23.

[9] Ibid., hlm. 24–25.

[10] Ibid., hlm. 25.

[11] Ibid., hlm. 24–25.

[12]Deliar Noer, “Prakata” dalam ABRI Punya Golkar? (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1996), hlm. v.

[13]Ibid., hlm. vi.

[14]Deliar Noer, “Prakata” dalam ABRI Punya Golkar?, hlm. vii.

[15]Deliar Noer, “Beda Pedang dan Pena” dalam ABRI Punya Golkar? (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1996), hlm. 28. Artikel ini pertama kali dimuat di Forum Keadilan, Juli 1993.

[16]Ibid., hlm. 29.

[17]Ibid., hlm. 32.

[18]Ibid., hlm. 30–31.

[19]Ibid., hlm. 3–4.

[20]Deliar Noer, “Ukuran Politis dan Akademis,” Forum Keadilan, Nomor 16, Tahun III, 24 November 1994, hlm. 30.

[21]Ibid.

[22] Deliar Noer, “Republik Bukan ‘Daulat Tuanku’,” hlm. 21.

[23]Ibid.

[24]Ibid., hlm. 33.

[25] Deliar Noer, “Prakata” dalam ABRI Punya Golkar?, hlm. vi.

[26] Ibid., hlm. vii.

[27]Deliar Noer, “BerPancasila,” hlm. 25.

[28]Ibid., hlm. 16–17.

[29] Dalam oto biografinya “Aku bagian Ummat Aku bagian Bangsa” ia dicopot dari jabatannya sebagai Rektor IKIP Jakarta pada tahun 1974 karena Naskah Pidato pengangkatan Guru Besarnya mengkritik pemerintah.