Oleh Alberto N
Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya membawakan kutipan puisi berikut
Di atas Tanah
“Petani kehilangan tanah
nelayan kehilangan laut
pembangunan tak adil
untungkan segelintir kaum”
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale merupakan upaya untuk merekam realitas masyarakat adat Papua Selatan, terutama dari suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu, dalam menghadapi ekspansi industri berskala besar, khsusunya tebu dan sawit. Film dokumenter dengan durasi 95 menit tersebut pertama kali tayang secara perdana di Auckland, Selandia Baru pada tanggal 7 Maret 2026. Menampilkan bagaimana tanah ulayat, hutan, dan ruang hidup masyarakat adat diambil alih menjadi wilayah konsesi atas nama pembangunan nasional, ketahanan pangan, dan industrialisasi. Dalam konteks ini, film ini tidak menyoroti konfilik agraria, tetapi mengupas berbagai lapisan kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat adat Papua yang terkena dampaknya, baik itu mata pencaharian dan ruang hidup hewan endemik yang dilindungi terancam akibat pembukaan lahan yang secara masif.
Dari penolakan pembangunan industri tersebut, masyarakat adat Papua melakukan perlawanan yang kerap memicu konflik. Selama ini, narasi yang paling sering terdengar tidak lain adalah bentrokan fisik antara masyarakat Papua dan aparat keamanan bersenjata, terutama TNI. Namun, melalui tulisan ini, saya ingin mengajak pembaca untuk memahami film Pesta Babi melalui perspektif Johann Galtung. Dalam pandangannya, kekerasan tidak hanya hadir dalam bentuk langsung (fisik), melainkan dapat hadir dalam wujud struktural dan kultural. Kekerasan langsung tampak secara fisik, kekerasan struktural bekerja secara diam-diam atau tersembunyi, sedangkan kekerasan kultural beroperasi melalui nilai, keyakinan, bahasa, agama, dan simbol-simbol yang seolah-olah legitimasi pada dua bentuk kekerasan sebelumnya.
Oleh karena itu, membedah bentuk kekerasan yang terjadi lewat film Pesta Babi ini sangatlah tepat dan menarik untuk dikupas menurut trilogi kekerasan Johann Galtung. Saya sendiri melihat trilogi Johann Galtung seperti akar pohon yang tidak terlihat, tetapi memberi makan kepada seluruh tangkai pohon yang akan memperlihatkan bagaimana kekerasan kultural, struktural, dan langsung terwujud dalam film dokumenter Pesta Babi. Dengan kata lain, represi fisik, perampasan tanah, dan kerusakan flora/fauna endemik di tanah Papua bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses pengalihan dan manipulasi politik yang memiliki tujuan yang lebih besar demi keuntungan segelintir kaum.
Kekerasan Kultural
Menurut Galtung, kekerasan kultural adalah sikap, keyakinan, dan simbol yang diajarkan serta diwariskan dalam kehidupan sehari-hari untuk membenarkan kekerasan langsung maupun struktural. Jenis tindak kekerasan ini bekerja dalam lingkungan simbol seperti agama, bahasa, seni, adat, ilmu pengetahuan, dan narasi sejarah. Karena sifatnya yang berupa simbolik, kekerasan kultural sering tampak wajar, padahal ia menopang ketidakadilan yang lebih besar.
Dalam film Pesta Babi, kekerasan kultural terlihat pada narasi pembangunan nasional yang membungkus proyek industri sebagai sesuatu yang mutlak dan benar. Istilah seperti “swasembada gula”, “ketahanan pangan”, dan “bioetanol” digunakan seolah-olah merupakan kepentingan bersama yang tidak bisa diganggu gugat. Narasi tersebut membuat penggusuran hutan dan pengambilalihan tanah adat tampak sah secara moral, karena masyarakat diajak untuk percaya bahwa proyek tersebut demi kemajuan bersama.
Selain itu, kekerasan kultural juga begitu tampak dalam cara pandang sekelompok orang yang merendahkan kehidupan masyarakat adat Papua. Mereka kerap dilihat sebagai kelompok yang sangat tertinggal, tidak modern atau tidak melek pengetahuan, hingga tidak produktif. Pandangan seperti ini membentuk justifikasi etnis yang beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dikuasai dan diperalat oleh penguasa demi keuntungan besar dengan iming-iming kehidupan yang “tertata”, “bermanfaat”, dan “terkelola”. Dalam logika ini, masyarakat adat tidak dianggap sebagai subjek yang memiliki hak penuh atas ruang hidupnya, melainkan dianggap sebagai pihak yang kontra dan tembok besar penghalang pembangunan industri.
Judul Pesta Babi sendiri merupakan simbol kritik yang tajam kepada pemerintah. Tradisi pesta babi dalam budaya lokal sebenarnya memiliki makna yang sangat sakral, tetapi dalam film ini judul tersebut diolah secara ironis untuk menggambarkan “pesta” kekuasaan dan keserakahan kaum elite. Dengan begitu, kekerasan kultural tidak hanya hadir dalam wacana pembangunan, tetapi juga dalam cara pemaknaan budaya dipelintir untuk menyingkap praktik perampasan.
Kekerasan Struktural
Galtung menjelaskan bahwa kekerasan struktural adalah kekerasan yang tidak selalu terlihat dalam tindakan fisik, melainkan tertanam secara tersembunyi di dalam sistem hukum, kebijakan, dan relasi ekonomi yang membuat sekelompok orang berada di posisi yang tidak setara. Bentuk kekerasan ini bekerja melalui empat mekanisme utama, yaitu penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi. Secara sederhana, keempar mekanisme ini dapat dianalogikan sebagai proses penguasaan, pemisahan, peminggiran, dan pemecahbelahan kelompok tertindas agar sistem yang tidak adil tersebut tetap melanggengkan kekuasaan bagi segelintir kaum.
Penetrasi (Penyusupan dan Cuci Otak)
Sutradara memperlihatkan bahwa korporasi tidak datang membawa senjata, melainkan membawa “hadiah” televisi, ponsel, dan janji-janji yang menggiurkan. Mereka menyusup ke dalam ruang hidup rakyat dan berbisik: “Gaya hidup berkebun kalian ini kuno dan miskin. Sagu itu makanan yang sangat tertinggal. Ikutlah sistem yang saya bangun dan dukung proyek ini agar kalian dapat membeli makanan yang modern seperti orang-orang kaya.” Bentuk penetrasi ini adalah iming-iming agar cara berpikir masyarakat dicuci dan dijajah demi kepentingan korporasi dan kaum kapitalis.
Segmentasi (Pemberian Porsi yang Tidak Adil)
Setelah rakyat tergiur dengan narasi tersebut, lahan dibuka secara besar-besaran demi pembangunan nasional yang berdampak kerusakan ekologi dan hilangnya ruang hidup. Di sisi lain, segmentasi bekerja dengan cara membatasi pengetahuan serta keahlian masyarakat lokal, sehingga rakyat Papua hanya bisa menonton tanpa mendapatkan kesempatan untuk ikut mengelola lahan dan akhirnya tetap tidak mengetahui apa pun.
Marginalisasi (Peminggiran ke Tepi Jurang)
Seiring berjalannya waktu, pembangunan semakin meluas dan secara perlahan limbah proyek mulai mencemari aliran sungai. Warga yang dulu hidup makmur dari kebun, sekarang tidak bisa lagi mencari sagu atau berburu karena hutannya sudah hancur diambil alih. Di situlah letak marginalisasi bekerja; tanpa harus dipukul secara fisik, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber kehidupan di tanah mereka sendirisebuah wujud “pengusiran secara halus.”
Fragmentasi (Pecah Belah agar Tak Bisa Melawan)
Ketika sebagian masyarakat mulai sadar dan ingin melayangkan protes, korporasi melancarkan taktik pamungkasnya dengan mendekati beberapa kepala suku untuk memberikan “uang ketuk pintu” atau fasilitas khusus. Sementara itu, rakyat yang tidak menyadari manipulasi tersebut dibiarkan kesusahan di tengah krisis kelaparan. Akibatnya, sesama warga yang mengalami nasib serupa mulai menaruh rasa curiga, bertengkar, dan terpecah belah, sehingga mereka melupakan musuh bersama yang seharusnya dilawan. Dengan demikian, fragmentasi ini merupakan strategi korporasi untuk memecah semangat solidaritas dan persatuan agar fokus perlawanan masyarakat runtuh secara sistemik.
Kekerasan Langsung
Kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang tampak secara nyata, baik verbal maupun fisik, dan memiliki pelaku serta korban yang jelas. Dalam kerangka Johann Galtung, kekerasan ini mencakup tindakan yang mengancam kehidupan, penyiksaan, atau segala hal yang menekan kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Dalam konteks film Pesta Babi, kekerasan langsung tidak hanya hadir sebagai intimidasi simbolik, tetapi juga sebagai pengalaman fisik yang dialami masyarakat adat Papua Selatan. Kehadiran aparat keamanan bersenjata dan militer di wilayah adat menunjukkan adanya kontrol atas tanah dan proyek industri yang dijaga dengan ancaman fisik. Pada titik ini, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan kebijakan yang tidak adil, tetapi juga dengan rasa gelisah dan takut akibat tindakan represif yang mereka alami, seperti pemukulan, penembakan, intimidasi dari oknum bersenjata.
Kekerasan langsung juga muncul melalui pembubaran secara paksa pada ruang-ruang diskusi yang dirasa sebagai perlawanan, serta pengawasan terhadap kegiatan yang membahas film Pesta Babi ini. Catatan dari lembaga Watchdoc menyebutkan bahwa pemutaran film ini sudah mengalami 21 kali intimidasi serius terhadap masyarakat yang menonton sejak 9 April 2026, pertama kali di Dompu (Nusa Tenggara Barat), Bali, Ternate (Maluku Utara), dan beberapa kampus dan komunitas yang tercatat mengalami tekanan dari aparat. Situasi ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan langsung tidak hanya bekerja di wilayah Papua, tetapi juga menjalar ke ruang publik yang mencoba membicarakan Papua secara kritis.
Selain itu, kekerasan langsung dalam film ini juga terlihat dari penghancuran lingkungan secara fisik, seperti buldoser yang meratakan hutan dan melenyapkan ruang hidup manusia serta hewan. Kerusakan ekologis ini bukan sekadar dampak sampingan, melainkan bentuk agresi nyata terhadap tubuh sosial dan ekologis masyarakat adat Papua yang hidup bergantung pada tanah, hutan, dan sungai. Dengan demikian, kekerasan langsung dalam film Pesta Babi ini harus menjadi perhatian nasional yang mendesak untuk ditindaklanjuti, sebab relasi kuasa di sana telah mengakar kuat melalui perpaduan perampasan dan kekerasan secara kultural, struktural, serta langsung.
Penutup
Berdasarkan perspektif Johann Galtung, film Pesta Babi memperlihatkan bahwa kekerasan di Papua Selatan tidak muncul secara tiba-tiba. Kekerasan langsung yang tampak di lapangan berakar pada kekerasan kultural dan struktural, seperti kebijakan yang tidak adil serta narasi pembangunan yang melegitimasi perampasan tanah adat. Dengan kata lain, film ini menegaskan adanya persoalan sistemik mengenai cara negara, korporasi, dan masyarakat memandang tanah, pembangunan, dan kemanusiaan.
Johann Galtung juga memiliki sudut pandang bahwa perdamaian sejati tidak cukup diwujudkan melalui pengehentian bentrokan fisik semata. Hal yang dibutuhkan adalah positive peace, yaitu keadaan ketika akar ketidakadilan dihapuskan. Ini berarti hak atas tanah ulayat harus dikembalikan dan masyarakat adat harus dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan, serta cara pandang pembangunan yang eksploitatif perlu dibongkar. Tanpa perubahan mendasar tersebut, kekerasan akan selalu hadir kembali.
