Oleh Ansel Deri
PEKAN lalu sebanyak 25 calon anggota DPRD Dogiyai terpilih dilantik secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire Ernest Jannes Ulaen. Pelantikan tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/407 tahun 2029 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Dogiyai periode 2019-2024. Prosesi pelantikan berlangsung semarak dalam acara bertajuk, Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Dogiyai di Aula Maranatha Malompo, Nabire, Kamis (23/1 2020). Para wakil rakyat ini akan mengemban tugas kurun waktu 2019-2024 memajukan rakyat dan tanah Dogiyai.
Pelantikan ini membawa harapan pemerintah dan warga masyarakat setelah sekian lama Dogiyai vakum tak memiliki DPRD sebagai insitusi formal rakyat dalam ikut merencanakan arah kebijakan (politik) pembangunan bersama Bupati-Wakil Bupati beserta eksekutif. Anggota DPRD terlantik yang merupakan perpanjangan tangan partai secara kelembagaan di DPRD setempat dituntut pula tanggungjawab politik mereka bersama pemerintah dan rakyat memajukan daerah agar lebih sejahtera, aman, dan damai sesuai visi-misi ‘Dogiyai Bahagia’ Bupati Yakobus Dumupa-Wakil Bupati Oscar Makai. Ketua DPRD Yeskel Anou bersama rekan-rekannya akan bergandengan tangan bersama pemerintah dan masyarakat, dituntut bekerja keras memajukan daerahnya.
Bupati Yakobus atas nama masyarakat dan pemerintah menyampaikan selamat kepada para anggota DPRD yang baru saja dilantik. Ungkapan Bupati Dumupa, hemat saya menarik. Ia menyebutnya dalam frasa, “Selamat menjadi pejabat Negara dan pelayan rakyat Kabupaten Dogiyai”. Pelayan rakyat mengandaikan wakil rakyat adalah “anak buah” dari “bos” bernama rakyat. Wakil rakyat adalah pengemban mandat politik, penerus suara kaum tak bersuara (voice of voiceless) sehingga wakil rakyat perlu terus-menerus diawasi agar mereka setia menyadari esensi politik sebagai media pelayanan, kerasulan politik. Mengapa Bupati Dumupa perlu mengemukakan term “pelayan rakyat” bagi para wakil rakyat yang baru dilantik dalam konteks pembangunan Dogiyai?
Esensi Politik
Proses pelantikan anggota DPRD Dogiyai tentu memiliki makna strategis. Tentu tak sebatas dalam pemahaman tiga tugas dan fungsi wakil rakyat yaitu legislasi, anggaran (budgetting), dan pengawasan (controlling) dalam setiap kebijakan (politik) pembangunan. Namun, lebih dari itu, para wakil rakyat (semisal Dogiyai) yang merupakan perpanjangan tangan partai politik perlu memahami arti dan makna esensial politik yang bermuara pada kepentingan dan kebaikan rakyat (bonum commune).
Peneliti Veri Junaidi dkk (2011) menyebutkan, jauh sebelum merdeka Indonesia sudah mengenal partai politik. Pada zaman kolonial, para tokoh pergerakan menggunakan partai sebagai alat atau sarana perjuangan politik. Karena itu, Wakil Presiden Mohamad Hatta mengeluarkan Maklumat X pada Oktober 1945, partai-partai politik yang sempat tiarap pada zaman Jepang, bangkit kembali. Perang kurun waktu 1945-1949 tak menyurutkan konsolidasi masing-masing partai politik sehingga tatkala masa perang berakhir, melalui para kadernya partai siap berkompetisi merebut dukungan politik melalui Pemilu untuk menjadi –meminjam istilah Bupati Yakobus Dumupa– pelayan rakyat.
Dalam Sakramen Politik (Lamalera, 2008), Eddy Kristiyanto, guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta memandang perlu agar setiap politisi memahami makna dan esensi politik. Bukan dalam artian sempit, stricto sensu melainkan dalam arti luas, largo sensu yakni arti utama dan sesungguhnya dari politik.
“Jiwa” politik dan memoria itu paling jelas terbaca bukan pada tataran wacana (discourse), bukan tingkat verbal dan kognitif, melainkan pada kemungkinan yang diciptakan oleh masing-masing pribadi dalam kebersamaan untuk menjadi semakin manusiawi (human), seraya hidup dalam suatu lingkungan yang ramah (hospitable) terhadap sesama, di mana keadilan, bela rasa penuh cinta (compassion), dan pemeliharaan hidup diutamakan.
Maka dari itu pembicaraan tentang politik dan memoria menyangkut harkat hidup kita semua sebagai manusia. Inilah salah satu makna terdalam manusia di hadapan Hyang Widi. Kiranya, Ia tidak pertama-tama melihat agama, ras, golongan etnis, tingkatan sosial apa yang melatarbelakangi kita, melainkan “apa nilai manusia“ di hadapan-Nya. Semua hal kemudian menjadi sangat relatif jika diperhadapkan pada Sang Absolut Sejati.
Pekerjaan Berat
Sebanyak 25 orang yang baru dilantik guna mengemban mandat sebagai wakil rakyat di DPRD Dogiyai, orang-orang pilihan yang datang dari honai rakyat sendiri. Mereka juga tentu tahu anatomi Dogiyai sebagai sebuah daerah otonom 12 tahun lalu. Komplet dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan tantangan yang sudah dan tengah dihadapi oleh Bupati, Wakil Bupati dan jajaran pemerintah serta masyarakat.
Sekadar mengingatkan kembali. Dogiyai adalah sebuah kabupaten yang dari segi usia masih tergolong muda. Tahun 2008, Dogiyai mekar bersama 16 daerah otonom baru lainnya di seluruh tanah Papua. Luas wilayahnya sebesar 4.237,4 km persegi meliputi sepuluh distrik (kecamatan) dan 79 kampung (desa). Sebagai kabupaten dengan wilayah yang sangat luas, Dogiyai menyimpan beragam potensi unggulan di sektor pertanian dan peternakan, Luas areal tanaman perkebunan tahun 2016, misalnya, sebesar 253 hektar dengan produksi sebesar 2.464 ton.
Meski demikian, menurut Yakobus Dumupa dalam Desa Kuat Negara Berdaulat (2019), secara umum kehidupan masyarakat masih dibayangi kemiskinan dominan. Rumah sebagian besar warga sangat sederhana, tidak dilengkapi dengan sanitasi dan akses air bersih untuk konsumsi atau kebutuhan lain. Banyak keluarga tidak memiliki jamban (WC) yang layatk dan sehat. Kebutuhan air untuk mandi dan cuci masih mengandalkan sungai atau kali.
Di kampung-kampung yang jauh dari sungai, penduduk mengandalkan air hujan yang mereka tampung. Setidaknya ada 50 kampung yang sulit mengakses air bersih. Di beberapa kampung —tidak lebih dari 15 kampung— pemerintah sudah membangun instalasi air bersih untuk umum. Biasanya masyarakat mengambil air di pancuran yang bersumber dari mata air untuk kebutuhan sehari-hari dan mencuci busana.
Gambaran sekilas Dogiyai dengan potensi dan tantangan yang melingkupnya di atas menuntut kerja politik para wakil rakyat bersama eksekutif dan masyarakat berpijak pada esensi dan makna politik paling hakiki yaitu media pelayanan. Menjadikan politik sebagai media pelayanan adalah sesuatu yang dirindukan rakyat tatkala mereka disambangi di musim kampanye. Nah, pascapelantikan anggota DPRD Dogiyai di Aula Maranatha Malompo, Nabire, pekan lalu ada asa yang tengah dirindukan rakyat di tangan 25 orang wakilnya bersama Bupati Yakobus Dumupa dan Wakil Bupati Oscar Makai bersama para pemangku kepentingan lokal menggapai Dogiyai Bahagia.
Anse Deri, Sekretaris Papua Circle Institute
Sumber: Papua Pos Nabire, 31 Januari 2020
