BANDARANEGERI.COM,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., mendorong kepala daerah untuk menyediakan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya dan membangun perpustakaan hingga ke tingkat desa.
Mendagri mengatakan hal itu saat membuka Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 yang bertajuk “Inovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju” di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/02).
Menurut Mendagri, kunci untuk memunculkan sumber daya yang unggul, selain faktor kesehatan, SDM unggul juga harus terdidik dan terlatih. Semakin banyak bahan bacaan tersedia, maka makin terbuka inovasi yang bisa dihasilkan, mengembangkan ide, dan juga opsi-opsi sehingga mampu menghasilkan keputusan yang cepat.
“Saya meminta kepada Kepala Daerah baik yang di Provinsi, Kabupaten/Kota agar pertama membuat dinas perpustakaan, yang kedua menganggarkannya, kemudian mendorong juga pembangunan perpustakan di kecamatan-kecamatan. Nggak usah besar-besar, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ, untuk desa juga sama,” kata Mendagri.
Menurut Mendagri, besarnya dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat kepada rekening kas desa juga dapat dimanfaatkan untuk membuat perpustakaan yang dapat mendorong literasi masyarakat setempat.
“Dengan adanya dana desa, saya koordinasikan dengan Kemendes agar dapat digunakan juga untuk membangun perpustakaan mini tiap desa, tidak perlu besar-besar tetapi buku-buku yang ada, kemudian bahan koleksi yang ada di situ yang kira-kira bisa dikonsumsi informasinya oleh masyarakat untuk mengembangkan inovasi mereka untuk membangun daerahnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, pihaknya akan membuat surat edaran untuk mendorong adanya dinas perpustakaan di daerah.
“Saya akan membuat Peraturan Mendagri termasuk surat edaran, bagaimna untuk membentuk organisasi atau lembaga dinas perpustakaan. Yang kedua adalah mereview APBD-nya supaya APBD-nya juga menganggarkan, setelah itu melakukan pengawasan melalui inspektorat. Ini semua kalau semua Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Desa akses untuk perpustakaan ini ada, maka akan mendongkrak minat baca juga,” ujarnya.
Dana Desa
Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Conrad Hendrarto mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019, dana desa yang dikucurkan pemerintah tiap tahunnya ke rekening kas desa, dapat dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan desa dan pengadaan bahan baca.
”Di kota bahan bacaan banyak tersedia, berbeda dengan di desa yang akses untuk mendapatkan buku terbatas sehingga diperlukan adanya perpustakaan desa. Keberadaan perpustakaan desa dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutur Conrad dalam paparannya pada Rakornas Bidang Perpustakaan, Selasa (25/2).
Lebih lanjut, Conrad menjelaskan, ada enam langkah memberdayakan perpustakaan desa. Diantaranya, melakukan analisa potensi desa, pembagian peran dan pengolahan kinerja penggiat literasi desa, peningkatan peran desa dalam perpustakaan desa sesuai dengan kewenangannya, serta integrasi kegiatan pendampingan di tingkat desa untuk kegiatan literasi.
“Kita harus mengetahui apa potensi desa, agar dapat memberikan buku-buku yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hingga tahun 2019, sebanyak 1.201 unit perpustakaan sudah dibangun dengan menggunakan dana desa,” lanjutnya.
Rakornas Perpusnas Tahun 2020 mengambil tema ‘Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju’, diikuti sekurangnya 2000 pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pengiat dunia literasi dan perpustakaan di Indonesia. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan sinkronisasi program untuk peningkatan indeks literasi di Indonesia. (che)
