Oleh Ansel Deri *
PRESIDEN Jokowi akhir pekan kedua Maret 2020 memandang strategis mengajak Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat dalam pencegahan dan penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Kepala Negara juga memandang serius mendapuk mantan Komandan Jenderal Kopassus, Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Dengan demikian, keterlibatan BIN diharapkan ikut mendukung pemerintahan Presiden Jokowi bergandengan tangan dengan masyarakat dan seluruh elemen bangsa mencegah dan menangani penyebaran virus berbahaya itu. Mengapa Presiden Jokowi memandang perlu melibatkan BIN dalam pencegahan dan penanganan covid-19? Ini juga merupakan pertanyaan penting lainnya. Kita tahu bahwa selain BIN, Indonesia juga memiliki sejumlah badan peyelenggara intelijen negara.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, penyelenggara intelijen negara terdiri atas (i), Badan Intelijen Negara, (ii), Intelijen Tentara Nasional Indonesia, (iii), Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, (iv), Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, dan (v), Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Sekali lagi, mengapa Presiden Jokowi memandang perlu melibatkan BIN dalam pencegahan dan penanganan covid-19, itu salah salah hal penting mendeteksi peran BIN sesungguhnya agar situasi keamanan dan ketertiban negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tetap kondusif.
Bekerja Optimal
Bagi sebagian masyarakat awam terutama yang tinggal di pelosok Tanah Air kesan BIN sebagai institusi negara yang angker, misterius, boleh jadi mengisi batok kepala. Kesan itu bisa saja muncul karena aparatnya selalu bekerja dalam senyap menangkal setiap potensi ancaman yang membahayakan kedaulatan bangsa dan negara.
Sejak Jokowi terpilih jadi Presiden Republik Indonesia periode pertama dan memasuki periode kedua pemerintahannya, sepak terjang BIN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara malah semakin menunjukkan arah yang lebih baik. Bukan tidak mungkin keberadaan BIN melalui para personilnya kian dibutuhkan, terutama dalam berbagai peristiwa aksi terorisme hingga bencana alam. Wabah pandemi covid-19 yang membuat perekonomian nasional nyaris kelimpungan, tentu menarik perhatian Presiden Jokowi memandang BIN sebagai salah satu elemen negara yang perlu berada di garda depan. Ada beragam alasan yang dapat dikemukakan. Namun paling kurang ada sejumlah hal yang dapat dicatat.
Pertama, sebagai penyelenggara intelijen negara BIN dengan caranya memberikan nasehat atau advis kepada pemerintah agar selalu siaga menangkal setiap potensi ancaman yang membahayakan bangsa dan negara. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban sungguh dirasakan atau dinikmati masyarakat. Dalam konteks kehadiran wabah covid-19 yang melanda Indonesia, peran BIN sangat strategis. Mendeteksi kehadiran wabah itu di Indonesia, tentu tak hanya memerlukan keahlian di bidang ilmu kesehatan. Namun lebih dari itu, membutuhkan kepekaan BIN dalam sepak terjangnya membantu pemerintah mendeteksi atau menangkal gangguan invisible hand di balik wabah mematikan itu.
Kedua, Budi Gunawan (selanjutnya BG) adalah Kepala BIN yang memimpin lembaga intelijen itu berprestasi di mata publik. Penilaian ini tentu tak berlebihan. Selama dipimpin BG, BIN selalu menunjukkan kinerja positif selama periode pertama kepemimpinan Jokowi hingga memasuki periode kedua bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Tak sebatas itu. Para wakil rakyat di Senayan pun mengakui peran BIN, terutama dalam menjaga situasi politik di Tanah Air. Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi pernah memberi apresiasi terhadap peran BIN di bawah kepemimpinan BG. Peran BIN dinilai dirasakan masyarakat dalam upayanya menciptakan persatuan bangsa.
Ketiga, seperti pernah ditegaskan pengamat politik Boni Hargens, selama ini BIN di tangan BG terus fokus pada upaya melakukan transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kinerja. Bahkan lebih dari itu BIN merespon dengan cepat berbagai peristiwa dengan memberi sinyal berupa informasi ancaman terorisme, namun eksekusi ada di tangan penegak hukum. Dalam pengamatan Boni, ada konsistensi yang kuat dalam gaya kepemimpinan BG. Pasca aksi 411, ada perubahan drastis di tubuh birokrasi BIN. Inilah boleh jadi menjadi alasan tambahan mengapa Presiden Jokowi memandang perlu BIN masuk dalam pencegahan dan penanganan covid-19.
Mengapa selain unsur intelijen TNI dan Polri, BIN perlu diajak Presiden Jokowi dalam pencegahan dan penanganan covid-19? Pertanyaan itu menarik. Namun satu hal pasti bahwa Jokowi tentu tak sekadar melihat BIN memiliki kemampuan menjaga keamanan dan ketertiban negara. Lebih dari itu, BIN juga memiliki pengalaman dalam kerja-kerja sosial kemasyarakatan mumpuni. Apalagi pada 13 April 2020, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
Di sini, peran BIN tentu sangat diperlukan. Mengapa? Korona bukan hanya berpotensi melumpuhkan ekonomi dalam negeri tapi juga berpotensi mengganggu kerja sama ekonomi bilateral maupun multilateral seperti kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan tetapi juga berbagai kontrak bisnis sebelum Keppres diterbitkan. Tak berlebihan Presiden Jokowi pada Jumat (13/3/2020) langsung melibatkan BIN dalam satgas penelusuran pihak yang diduga berhubungan dengan pasien covid-19 positif. Tim tersebut tak hanya terdiri atas Kementerian Kesehatan, intelijen Polri namun juga BIN sendiri. Hasilnya menggembirakan.
Jokowi mengakui, setelah diketahui yang bersangkutan (pasien covid-19) dalam dua hari, Kepala Negara sudah mendapatkan 80 nama. Sukses ini diraih tim reaksi cepat yang terdiri dari, Kemenkes dibantu intelijen BIN dan intelijen Polri, pemerintah berhasil menemukan pasien covid-19 baru.
Peran BIN dalam gugus tugas penanganan covid-19 masih sangat diperlukan. Saat berlangsung Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR konferensi konferensi video pada Kamis (2/4 2020) Doni Monardo menyebutkan bahwa sesuai data BIN, penyebaran covid-19 di Indonesia akan mengalami puncaknya pada Juni atau akhir Juli 2020. Penyebarannya akan mencapai 106.287 kasus.
Mencermati perkembangan penyebaran covid-19, maka peran gugus tugas, termasuk BIN masih sangat diperlukan. BG selaku Kepala BIN tentu semakin ditantang bagaimana memaksimalkan institusi intelijen itu untuk menyelamatkan tak hanya warga negara namun juga kedaulatan negara bila covid-19 sudah mengancam Indonesia sebagai negara akibat covid-19. Di sini, peran BIN di garda terdepan adalah pilihan strategis Jokowi.
***
*Ansel Deri, Aktif di Papua Circle Institut
Sumber: Tribunnews.com, Kamis 30 April 2020
