Oleh Emanuel Bria
Perdebatan tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo tidak semata-mata berkisar pada isu gizi dan anggaran, tetapi juga menyentuh dimensi demokrasi, keadilan, dan cara negara mengelola kekuasaan. Dua studi terbaru terkait MBG terbit pada Maret 2026, yakni analisis ISEAS–Yusof Ishak Institute berjudul Indonesian Public Support for Free and Nutritious Meals Stays Broad but Shallow dan laporan Policy Research Center (Porec) dengan judul Siapa yang Diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Keduanya menyajikan gambaran yang tampak berlawanan. Studi yang pertama menyoroti dukungan publik yang “luas tetapi dangkal” (broad but shallow). Sementara yang kedua menekankan krisis kepercayaan dan persepsi pembajakan oleh elit ekonomi dan politik. Namun, jika keduanya dibaca secara berdampingan, studi-studi tersebut sesungguhnya memperlihatkan bahwa program kesejahteraan besar seperti MBG dapat saja populer sebagai gagasan, akan tetapi rentan bermasalah di dalam pelaksanaan dan tata kelolanya.
MBG: antara ambisi kesejahteraan dan realitas politik
Secara desain, MBG adalah salah satu program makan sekolah terbesar dan paling ambisius di dunia. Menurut ISEAS, cakupan program ini sangat luas, tidak hanya untuk anak SD seperti kebanyakan program internasional, tetapi juga untuk balita, ibu hamil dan menyusui, serta siswa SMP dan SMA, dengan target 83 juta penerima. Negara akan mengalokasikan sekitar Rp335 triliun pada 2026—sekitar 9 persen dari belanja negara—untuk menjalankan program ini, menjadikannya salah satu skema makan sekolah terbesar di dunia, bahkan melebihi Brasil, India, maupun negara-negara Eropa yang sudah menerapkan school feeding sejak tahun 1950-an.
Dalam literatur tentang welfare state, desain universal sering dipuji karena mampu membangun koalisi dukungan lintas kelas, tidak hanya di kalangan miskin. Program yang dirasakan oleh semua orang biasanya lebih sulit dibatalkan karena pemilih dari kelas menengah juga memiliki kepentingan terhadap program tersebut. Penelitian ISEAS menemukan pola yang sesuai dengan argumen ini, yakni pada Maret 2025, sekitar 82,4 persen responden yang disurvei menyatakan setuju atau sangat setuju dengan MBG, dan dukungan ini terlihat di berbagai kelompok pemilih, meskipun lebih dominan di kalangan pemilih Prabowo–Gibran.
Namun, para peneliti dari ISEAS menyebut bahwa dukungan ini “broad but shallow”—luas tetapi dangkal. Hanya sekitar 18,9 persen yang “sangat setuju”, dan dukungan mulai menurun ketika kasus keracunan makanan terkait MBG menyebar luas sepanjang 2025. Pada Oktober 2025, tingkat kepuasan menurun, meskipun mayoritas tetap menyatakan puas. Di sini terlihat karakter program besar kesejahteraan di negara berkembang seperti Indonesia: populer sebagai janji politik dan simbol kepedulian, namun rentan saat implementasi gagal memenuhi ekspektasi publik.\
Dua survei, dua dunia sosial
Perbedaan utama antara studi ISEAS dan Porec adalah cara mereka mengumpulkan suara publik, yang secara signifikan mempengaruhi nada hasilnya.
ISEAS melakukan dua kali survei nasional pada tahun 2025, yakni di bulan Maret dan Oktober, masing-masing melibatkan 1.220 responden yang dipilih melalui pengambilan sampel probabilitas bertingkat dan multitahap (stratified, multistage probability sampling) di 38 provinsi, dengan wawancara langsung. Sampel ini dirancang untuk mewakili komposisi penduduk dewasa Indonesia berdasarkan data sensus, termasuk usia, jenis kelamin, wilayah, status kota-desa (urban–rural), agama, dan etnis. Dengan data tersebut, para peneliti dapat memberikan gambaran yang cukup kuat tentang “pendapat publik Indonesia” secara keseluruhan meskipun tetap ada keterbatasan.
Sebaliknya, Porec melakukan survei daring nasional pada Maret 2026 dengan 1.168 responden, dan secara jelas menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka berpendidikan menengah hingga tinggi. Selain itu, 80,4 persen dari responden adalah penerima langsung atau anggota keluarga penerima MBG. Survei online ini cenderung menampilkan segmen warga yang lebih paham teknologi, lebih aktif di media sosial, dan sering kali memiliki pandangan yang lebih kritis secara politik. Dengan demikian,secara statistik Porec tidak mewakili seluruh populasi Indonesia, tetapi memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang kelompok warga yang cukup informatif, aktif secara digital, dan banyak di antaranya menerima MBG secara langsung.
Perbedaan metodologis ini menjelaskan mengapa ISEAS menemukan dukungan luas terhadap MBG sebagai kebijakan, sementara Porec mampu menangkap ketidakpercayaan yang jauh lebih mendalam. ISEAS menyajikan gambaran “arus utama” opini publik, sedangkan Porec menampilkan apa yang sedang bergolak di kalangan warga yang menjadi penerima manfaat namun kritis terhadap program tersebut.
Dari welfare state ke elite capture
Secara substansial, kedua studi ini menampilkan aspek berbeda dari MBG. ISEAS memulai dengan pertanyaan: siapa yang mendukung MBG, bagaimana dukungan tersebut berubah dari Maret sampai Oktober 2025, dan faktor apa yang memengaruhi perubahan dukungan itu? Mereka menemukan bahwa:
- Dukungan lebih besar terlihat di kalangan anak muda dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah.
- Pendapatan (log income) tidak terlalu berpengaruh; desain universal tampaknya memberikan manfaat bagi baik yang kaya maupun yang miskin.
- Faktor utama yang memengaruhi adalah persepsi manfaat: apakah MBG efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan, mendukung usaha kecil lokal, dan mengurangi malnutrisi.
Dengan kata lain, masyarakat mendukung MBG bukan sekadar karena mereka “butuh bantuan”, tetapi karena mereka melihat program ini sebagai kebijakan pembangunan dengan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata. Ini sejalan dengan berbagai literatur internasional tentang program pemberian makanan di sekolah, yang menunjukkan dampak positif terhadap gizi, kehadiran di sekolah, prestasi belajar, dan perlindungan dari fluktuasi ekonomi.
Porec, di lain pihak, memulai dari pertanyaan yang lebih tajam: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari MBG? Hasilnya menunjukkan gambaran yang lebih suram. Survei mereka mengungkapkan bahwa:
- 87 persen responden menyatakan bahwa MBG rentan terhadap korupsi.
- 88,5 persen menilai manfaat program lebih banyak terkonsentrasi pada elite dan pejabat politik (44,5 persen) dan pengelola dan mitra SPPG (44,0 persen), tidak ke anak-anak dan keluarga (6,5 persen).
- 79 persen percaya bahwa kualitas makanan sengaja diturunkan demi keuntungan oknum, sementara 76 persen menilai makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran per porsi yang ditetapkan.
- Hanya sekitar 20 persen responden yang mendukung keberlanjutan MBG dalam bentuknya saat ini.
Laporan ini tidak hanya berfokus pada angka. Porec menyusun narasi tentang bagaimana MBG, yang awalnya merupakan program redistributif besar, berkembang menjadi arena perebutan rente melalui struktur kelembagaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang mereka klaim dikuasai oleh jaringan elit politik dan ekonomi. Para peneliti Porec menjelaskan “alur potongan nilai” dari APBN ke penerima: mulai dari potongan di tingkat koordinasi wilayah, markup harga bahan baku dari grosir ke eceran, hingga penurunan kualitas porsi agar selisih anggaran dapat diambil sebagai keuntungan. Kutipan dari responden—yang berasal dari ibu rumah tangga sampai pegawai negeri—menghidupkan gambaran ini, mencakup cerita tentang menu yang semakin “mengenaskan”, markup yang dilakukan secara sistematis, dan kanal pengaduan yang tumpul.
Di sini, literatur tentang welfare state bertemu dengan studi mengenai elite capture dan ekonomi politik rente. MBG secara desain mirip dengan program kesejahteraan universal modern; namun, dalam kenyataannya, ia beroperasi di ruang birokrasi dan politik Indonesia yang dikenal lama dengan patronase, konflik kepentingan, dan transparansi pengadaan publik yang buruk. Fenomena seperti ini mengonfirmasi sejumlah penelitian sebelumnya tentang Indonesia terkait melemahnya demokrasi dan mengakarnya patronase di Indonesia, dimana proyek besar negara sering menjadi sumber rente bagi jaringan elit ekonomi dan politik. Porec pada dasarnya menegaskan bahwa MBG tidak terbebas dari pola ini.
Ekonomi moral (Moral economy): siapa yang “pantas” menerima MBG?
Dimensi lain yang menarik dari kedua studi adalah soal keadilan dan “kepantasan” penerima bantuan. ISEAS menambahkan lapisan analisis penting, yakni responden dari kuintil pendapatan terendah cenderung kurang mendukung kebijakan universal dan lebih menyukai penargetan. Peneliti ISEAS menghubungkan temuan ini dengan studi Wim van Oorschot (2006) mengenai kepantasan (deservingness): dukungan terhadap kebijakan sosial tidak hanya berdasarkan kebutuhan material, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi tentang apakah penerima layak dan pantas, adanya penyalahgunaan, dan kemampuan negara menyalurkan bantuan ke kelompok yang tepat.
Temuan dari Porec sangat membantu dalam menjelaskan perasaan tidak nyaman tersebut. Pengalaman penerima MBG yang langsung menyaksikan kualitas makanan yang buruk, dugaan markup, dan dominasi jaringan politik dalam penunjukan SPPG, turut membentuk konteks ekonomi moral yang penuh kecurigaan: negara mengklaim bertindak atas nama anak dan keluarga miskin, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa elit dan pemilik dapur justru mendapatkan manfaat utama. Dalam konteks ini, wajar jika warga yang merasa “di bawah” menjadi lebih sensitif terhadap ketidakadilan distribusi dan lebih memilih skema yang lebih terarah (targeted), agar manfaat sosial tidak “bocor” ke kelompok yang mereka anggap tidak berhak.
Dengan demikian, dukungan “luas tapi dangkal” yang diidentifikasi oleh ISEAS dan penolakan keras yang dicatat oleh Porec adalah dua studi yang saling melengkapi. Para peneliti kedua lembaga tersebut menangkap dua aspek dari perjuangan ekonomi moral yang sama: masyarakat mendukung gagasan bahwa negara harus menjamin gizi anak dan ketahanan pangan, tetapi menentang keras jika pelaksanaan program tersebut dipersepsikan sebagai ladang rente bagi para elit dan kroninya.
Dari legitimasi kebijakan ke energi perlawanan
Kedua studi juga menegaskan bahwa MBG bukan sekadar masalah teknis kebijakan, melainkan medan pertarungan legitimasi politik. ISEAS menunjukkan bahwa dukungan terhadap MBG tetap lebih tinggi di kalangan pemilih Prabowo–Gibran dan berkaitan dengan kepuasan terhadap kinerja ekonomi serta politik kesejahteraan. Dengan kata lain, selama MBG dipersepsikan sebagai bukti kehadiran negara dan ekonomi yang berjalan baik, hal itu turut memperkuat legitimasi politik rezim Prabowo-Gibran. Akan tetapi, program besar seperti MBG yang dirancang untuk memperluas dukungan politik justru dapat menyebabkan delegitimasi jika tata kelola dianggap gagal dan tidak adil.
Studi dari Porec menunjukkan bahwa dalam segmen warga yang mereka teliti, krisis kepercayaan terhadap MBG memunculkan energi perlawanan. Dari total responden yang disurvei, 97,8 persen memilih untuk “bertindak” baik melalui media sosial, kanal resmi pemerintah, petisi, demonstrasi, advokasi masyarakat sipil, maupun diskusi publik dan hanya 2,2 persen yang menyerah. Gabungan aksi kolektif, termasuk petisi, demonstrasi, advokasi, dan diskusi warga, mencapai 31,1 persen, menunjukkan bahwa keluhan pribadi mulai bertransformasi menjadi gerakan kolektif.
Menata ulang arah MBG: dari proyek elit ke hak warga
Apa yang bisa dipelajari dari kedua studi ini? MBG sebagai sebuah gagasan terlihat menjawab kebutuhan masyarakat tentang ketahanan pangan dan malnutrisi. Namun, keberlanjutan program ini tidak hanya bergantung pada popularitas dan klaim universalitasnya, tetapi juga pada tata kelola yang mencakup transparansi anggaran, pengawasan independen, partisipasi komunitas, dan pembatasan ruang bagi kelompok elit ekonomi dan politik untuk berburu rente.
Reformasi tata kelola MBG harus memastikan bahwa manfaat tersebut tidak hanya dinikmati oleh kontraktor besar serta jejaring elit ekonomi dan politik, tetapi juga oleh masyarakat setempat. Analisis ISEAS menyoroti pentingnya persepsi manfaat ekonomi lokal yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil, petani lokal, dan komunitas sekitarnya. Sementara itu, rekomendasi kebijakan Porec mencakup evaluasi independen terhadap program MBG, pembubaran model SPPG yang berbasis jaringan ekonomi dan politik, penguatan koperasi dan komunitas sebagai pengelola, serta penyediaan kanal pengaduan yang aman.
——————–
Penulis: Akademisi, saat ini berdomisili di Brisbane, Australia
