Oleh Agus Widjajanto, Praktisi Hukum dan Kolumnis
Beberapa waktu belakangan ini, isu impeachment atau pemakzulan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa kembali mencuat di berbagai diskursus publik, terutama yang berkembang di media sosial. Pengamat hukum dan peneliti politik menyarankan untuk dilakukan langkah drastis ini, yang menurut mereka bisa menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan pemerintahan. Namun, kita perlu berhati-hati dalam menilai, sebab proses impeachment tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Dampaknya tidak hanya berkisar pada elit politik, tetapi juga langsung menyentuh rakyat kecil.
Proses impeachment, jika terjadi, tentu saja akan membawa konsekuensi besar, terutama bagi stabilitas politik dan ekonomi negara. Kita harus memahami bahwa, meskipun pemakzulan merupakan instrumen hukum yang sah, dampaknya bisa sangat jauh dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Jika pemerintahan yang sah hasil pemilu di-impeachment, maka ketidakstabilan politik yang ditimbulkan dapat memperburuk kondisi perekonomian. Rakyat kecil yang seringkali menjadi pihak paling rentan dalam situasi seperti ini, bisa mengalami kesulitan yang lebih besar. Krisis kepercayaan terhadap pemerintahan dan institusi negara bisa memperburuk daya beli masyarakat, memicu pengangguran, dan merugikan sektor-sektor yang lebih membutuhkan perlindungan.
Salah satu biaya terbesar dari impeachment adalah ketidakpastian. Kita tidak bisa menjamin bahwa pengganti pemerintahan yang baru akan lebih baik atau lebih efektif dalam mengelola negara. Dalam banyak kasus, pergantian pemerintahan hanya membuka ruang untuk spekulasi politik yang lebih besar, dan dalam beberapa situasi, malah memperburuk kondisi sosial ekonomi. Ketika ketidakstabilan ini terjadi, rakyat yang justru paling merasakan dampaknya.
Namun, bukan berarti kita menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Setiap pemerintahan tentu tidak lepas dari kelemahan dan kesalahan. Tetapi, dalam menjalankan demokrasi, kita harus memiliki sikap yang realistis dan konstruktif. Bukan dengan mengedepankan cara-cara yang merugikan banyak pihak hanya untuk kepentingan politik sesaat. Kritik membangun adalah cara yang lebih tepat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, bukan dengan upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Seperti yang sering saya katakan, Right or wrong, it’s my country. Hal-hal yang baik dalam pemerintahan harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan, yang buruk harus diperbaiki dengan cara yang lebih elegan dan bertanggung jawab. Kritik yang konstruktif, bukan serangan yang merusak, harus menjadi landasan bagi kita semua sebagai warga negara yang peduli terhadap nasib bangsa ini.
Penting untuk dicatat bahwa dalam demokrasi, kita harus menerima kenyataan bahwa pemerintahan tidak selalu sempurna. Namun, sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam proses perbaikan. Pemakzulan atau impeachment harus menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya lain untuk menyelesaikan masalah telah dicoba. Prosedur hukum yang adil, bukti yang kuat, dan landasan moral yang jelas harus menjadi dasar dari langkah tersebut. Sebab, dalam banyak kasus, rakyat kecil sering kali menjadi korban dalam permainan politik semacam ini. Mereka yang tidak terlibat dalam kekuasaan, tetapi justru mereka yang paling merasakan dampak dari ketidakstabilan politik.
Jadi, daripada mengedepankan tindakan ekstrem seperti impeachment, mari kita berupaya untuk membangun pemerintahan yang lebih baik melalui cara-cara yang lebih damai dan produktif. Kritik yang konstruktif, diskusi yang sehat, dan komitmen bersama untuk memperbaiki negara adalah langkah yang jauh lebih tepat dan berkelanjutan.
Demokrasi bukan hanya soal menyuarakan ketidakpuasan, tetapi tentang bagaimana kita bekerja bersama untuk memperbaiki negara, meskipun terkadang kita harus melalui jalur yang tidak mudah. Tetapi, pada akhirnya, kesejahteraan rakyat kecillah yang paling penting untuk dipertahankan.
“Suara rakyat adalah suara Tuhan” (Vox populi, vox Dei) adalah ungkapan yang menekankan pentingnya kehendak rakyat dalam demokrasi. Namun, dalam konteks impeachment, perlu diingat bahwa “suara rakyat” harus diartikan sebagai proses demokratis yang terstruktur, bukan hanya sekedar opini publik atau desakan sekelompok orang.
Wacana impeachment harus melalui proses konstitusional yang jelas, melibatkan lembaga-lembaga negara yang berwenang (DPR, MK, MPR), dan didasarkan pada bukti kuat. Jadi, bukan hanya tentang “suara rakyat” versi para pengamat politik , tapi tentang apakah proses impeachment itu sendiri sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku dan memang sudah kehendak rakyat yang jumlah nya 280 juta lebih ?
———————
