Oleh Bartolomeus Caesar Seto Bramantyo, Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharna – Yogyakarta
Sejarah tidak selalu hadir sebagai kisah yang utuh dan jujur. Ia sering kali disusun oleh mereka yang berkuasa, sementara suara korban selalu tersisih di pinggiran. Dalam sejarah panjang Timor Timur, sejarah kekerasan bukan hanya tentang rangkaian peristiwa, tetapi juga tentang bagaimana ingatan bertahan sebagai bentuk energi sosial serta kekuatan kolektif masyarakat untuk melawan lupa dan mempertahankan kebenaran. Buku Mereka Hilang Tak Kembali menjadi salah satu medium penting yang menghadirkan kembali suara-suara yang selama ini dibungkam.
Perjalanan sejarah Timor Timur memasuki babak baru ketika Portugis mulai melepaskan koloninya setelah Revolusi Anyelir 1974. Kekosongan kekuasaan membuka ruang bagi munculnya kekuatan politik lokal, terutama dari pihak Fretilin yang mengusung kemerdekaan bagi Timor Timur. Pada titik ini, energi sosial masyarakat mulai tampak dalam bentuk mobilisasi politik dan kesadaran kolektif untuk menentukan nasib sendiri. Namun, dinamika tersebut tidak berlangsung lama tanpa intervensi eksternal.
Pada tahun 1975, Indonesia di bawah rezim Orde Baru melakukan invasi militer ke Timor Timur melalui Operasi Seroja. Integrasi yang kemudian dipaksakan sebagai provinsi ke-27 Indonesia sejak awal menyisakan persoalan legitimasi. Alih-alih menciptakan stabilitas, negara justru menghadirkan kekerasan sebagai instrumen utama kontrol.
Dalam kerangka ini, kekerasan di Timor Timur dapat dipahami sebagai bentuk state violence (kekerasan negara), yakni penggunaan aparat negara untuk menekan masyarakat sipil. Sepanjang akhir 1970-an hingga 1980-an, berbagai operasi militer dilakukan untuk menghancurkan perlawanan, termasuk operasi pengepungan dan pemindahan paksa penduduk. Praktik-praktik seperti penangkapan tanpa proses hukum, penyiksaan, dan pembunuhan menjadi bagian dari keseharian. Banyak korban tidak hanya kehilangan nyawa, tetapi juga “dihilangkan” tanpa jejak, yang menjadikan sebuah bentuk kekerasan yang sekaligus menghapus keberadaan mereka dari sejarah resmi.
Namun demikian, energi sosial masyarakat tidak pernah sepenuhnya padam. Perlawanan terus berlangsung, baik melalui gerilya bersenjata oleh kelompok pro-kemerdekaan, maupun melalui jaringan sipil dan solidaritas internasional. Energi sosial ini tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga daya tahan ingatan, sebuah kemampuan untuk terus mengingat dan menceritakan kembali kekerasan yang dialami.
Salah satu peristiwa penting yang memperlihatkan wajah kekerasan negara secara terbuka adalah tragedi Santa Cruz pada 1991. Peristiwa ini menjadi titik balik karena mendapat perhatian internasional luas. Dalam buku Mereka Hilang Tak Kembali, kesaksian korban menggambarkan situasi tersebut secara langsung:
“Kami memasuki pekuburan, berjalan memutar ke jalan kecil yang berlumpur, menuju kuburan Sebastiao [Rangel Gomez). Tiba-tiba saya mendengar komandan tentara Indonesia berteriak ke arah kami dengan menggunakan pengeras suara. ‘Berhenti,’ teriaknya. ‘Kalau tidak, kami akan menembak kalian.’ Suasana menjadi kacau. Kami saling menguatkan dan bergandengan erat. Beberapa serdadu mulai menembak. Selama hampir 15 menit mereka tak berhenti menembak.”
Kesaksian ini menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah peristiwa insidental, melainkan bagian dari pola sistematis. Negara menggunakan kekuatan bersenjata untuk menciptakan ketakutan sekaligus membungkam ekspresi politik masyarakat. Namun, justru dari peristiwa inilah solidaritas internasional semakin menguat, memperlihatkan bagaimana energi sosial tidak hanya berkembang di tingkat lokal, tetapi juga meluas secara global.
Memasuki dekade 1990-an, tekanan terhadap Indonesia semakin besar. Krisis ekonomi dan politik yang melanda pada akhir Orde Baru membuka peluang bagi perubahan. Momentum ini mencapai puncaknya pada referendum 1999 yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Referendum ini menjadi titik krusial dalam sejarah Timor Timur, karena untuk pertama kalinya masyarakat diberi kesempatan menentukan masa depannya secara langsung.
Namun, proses tersebut kembali diwarnai oleh kekerasan. Milisi pro-integrasi yang didukung oleh aparat melakukan berbagai aksi brutal, mulai dari pembakaran hingga pemaksaan pengungsian massal. Kekerasan ini menunjukkan bahwa negara tetap berusaha mempertahankan kontrol melalui cara-cara represif. Meski demikian, hasil referendum tetap menunjukkan kemenangan bagi kelompok pro-kemerdekaan. Ini menandai bahwa energi sosial yang terakumulasi selama puluhan tahun akhirnya mencapai titik keberhasilan.
Melalui perspektif New Historicism yang dikembangkan oleh Stephen Greenblatt, buku Mereka Hilang Tak Kembali dapat dipahami sebagai teks yang tidak netral, melainkan terlibat dalam relasi kuasa. Buku ini menghadirkan sejarah dari sudut pandang korban, sekaligus membongkar narasi resmi negara yang selama Orde Baru mendominasi. Dengan demikian, teks ini bukan hanya sumber informasi, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap hegemoni sejarah.
Dalam konteks ini, konsep collective memory (ingatan kolektif) menjadi sangat penting. Ingatan tentang kekerasan di Timor Timur tidak hilang begitu saja, meskipun negara berupaya menghapusnya. Ia terus hidup dalam kesaksian, dalam cerita keluarga, dan dalam karya-karya seperti buku ini. Ingatan kolektif tersebut menjadi bentuk energi sosial yang menjaga agar sejarah tidak sepenuhnya dikuasai oleh narasi resmi.
Pada akhirnya, sejarah Timor Timur adalah kisah tentang pertarungan antara kekerasan dan ingatan, antara kekuasaan dan energi sosial masyarakat. Negara mungkin memiliki kemampuan untuk menekan dan menghapus, tetapi masyarakat memiliki daya untuk mengingat dan melawan.
Selama masih ada yang hilang dan tak pernah kembali, energi sosial itu akan terus hidup dan menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya milik penguasa, tetapi juga milik mereka yang berjuang untuk tidak dilupakan, karena melupakan bukanlah kemewahan yang kita miliki.
Referensi:
Aristyanu Bagus, A., Rimbawana, A. S., Hermawan, D., & Wasista, P. (2025). Mereka hilang tak kembali. EA Books.
