Oleh Agus Widjajanto
Setiap peringatan Hari Buruh Internasional seharusnya tidak hanya menjadi panggung artikulasi tuntutan, tetapi juga cermin kedewasaan kolektif: sejauh mana buruh, serikat pekerja , dan pengusaha mampu membaca situasi zaman dan bertindak dengan kebijaksanaan.
Kita sekarang sedang hidup dalam fase dunia yang sulit dan tidak stabil—ketegangan geopolitik dan Geo Strategis , perang proxi, gangguan rantai pasok, serta volatilitas harga energi dan pangan. Banyak industri bekerja di bawah tekanan margin yang menipis. Dalam lanskap seperti ini, setiap keputusan—baik oleh buruh maupun pengusaha—memiliki konsekuensi berantai. Tuntutan yang melampaui kapasitas riil perusahaan bukan hanya berisiko ditolak, tetapi juga berpotensi mempercepat penutupan usaha.
Di sinilah pentingnya menggeser cara pandang: dari sekadar “berapa yang harus didapat” menjadi “bagaimana agar semua bisa tetap berjalan dan meningkat secara bertahap.sesuai keadaan ” Ini bukan ajakan untuk menyerah, melainkan strategi bertahan dan bertumbuh bersama dalam negara Pancasila, Bukan negara Liberal maupun negara Sosialis.
Ajaran Bapak Bangsa Peletak Pembangun karakter Bangsa , KRM Sosrokartono, memberi tiga pilar etika yang bisa menjadi kompas ( petunjuk rrah ) dalam laku berbangsa kepada kita bersama :
Pertama : Sugih tanpo bondo — kaya tanpa harta.
Buruh yang kuat bukan hanya yang memperoleh kenaikan upah, tetapi yang memiliki kelapangan nalar untuk menimbang kondisi perusahaan, sektor, dan ekonomi makro. Kekayaan di sini adalah kemampuan membaca data, memahami laporan keuangan sederhana, dan menyadari bahwa keberlanjutan usaha adalah prasyarat kesejahteraan jangka panjang.
Kedua: Menang tanpo ngasorake — menang tanpa merendahkan.
Perjuangan yang efektif tidak memosisikan pengusaha sebagai musuh yang harus dikalahkan, melainkan mitra yang harus diajak naik bersama. Menang bukan berarti memaksa pihak lain terpojok, melainkan mencapai kesepakatan yang adil dan bisa dijalankan. Kemenangan yang membuat perusahaan limbung bukan kemenangan—itu awal dari kekalahan bersama.
Ketiga: Ngeluruk tanpo bolo — bergerak tanpa gegap gempita yang membutakan akal.
Aksi tetap sah. Namun aksi yang baik adalah yang berbasis data, target jelas, dan strategi bertahap: mulai dari dialog bipartit, mediasi, hingga advokasi publik jika diperlukan. Aksi yang emosional, tanpa perhitungan dampak, sering kali justru melemahkan posisi tawar karena mengabaikan fakta paling penting: daya tahan perusahaan.
Bayangkan skenario yang kerap terjadi: permintaan global turun, biaya bahan baku naik, dan kurs berfluktuasi. Di saat yang sama, tuntutan kenaikan upah diajukan tinggi dan serentak. Perusahaan yang tidak mampu menyerap kenaikan biaya akan melakukan apa? Mengurangi tenaga kerja, mengurangi jam kerja, atau menutup lini produksi. Pada titik ini, tuntutan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan justru menggerus kesempatan kerja.
Pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur: lebih baik kenaikan tinggi namun berisiko PHK massal, atau kenaikan bertahap yang menjaga keberlangsungan kerja? Kebijaksanaan tidak selalu terasa heroik, tetapi sering kali lebih menyelamatkan.
Namun, keadilan tidak boleh berat sebelah. Pengusaha juga wajib berbenah. Kisah seorang direktur bank yang turun ke cabang dan justru “dimarahi” teller yang menyatakan kamu bilang bos mu, kami harus nahan kencing dan nahan lapar karena waktu istirahat nasabah tetap berjejer yang tidak mungkin kami tinggalkan , menjadi pelajaran penting. Teller itu menanggung beban melayani ratusan nasabah per hari, sampai harus menahan lapar dan kebutuhan dasar. Respons sang direktur—tidak marah, justru mengakui kesalahan sistem dan memperbaiki manajemen antrean—adalah teladan nyata.
Di sini berlaku prinsip yang sama: memanusiakan manusia. Buruh bukan mesin. Penataan shift, waktu istirahat, target layanan, hingga jumlah personel harus selaras dengan kapasitas biologis dan psikologis manusia. Perbaikan sistem sering kali lebih berdampak daripada sekadar menaikkan angka upah tanpa mengubah beban kerja.
Karena itu, jalan tengah yang rasional perlu dibangun:
Transparansi bertahap: perusahaan membuka indikator kinerja utama (tanpa membocorkan rahasia dagang) agar buruh memahami ruang fiskal yang ada.
Skema kenaikan adaptif: kenaikan upah dikaitkan dengan produktivitas dan kinerja sektor—naik saat mampu, tertahan saat berat, dengan komitmen jelas.
Perbaikan kondisi kerja: pengaturan beban, keselamatan, dan waktu istirahat sebagai prioritas setara dengan upah.
Dialog berjenjang: dari bipartit hingga mediasi, dengan tenggat dan target yang disepakati.
Pendidikan serikat: memperkuat literasi ekonomi agar tuntutan tajam, relevan, dan bisa dieksekusi.
Dengan kerangka ini, peringatan “May Day” tidak kehilangan ruh perjuangannya. Ia justru naik kelas—dari sekadar mobilisasi massa menjadi arsitektur solusi.
Akhirnya, membangun bangsa tidak hanya melalui regulasi, tetapi melalui karakter dalam relasi kerja. Buruh yang bijak dalam menuntut dan pengusaha yang adil dalam mengelola adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Jika salah satu sisi retak, mata uang itu kehilangan nilai.
Sosrokartono mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kerasnya suara, tetapi dengan jernihnya akal dan lapangnya hati. Di tengah dunia yang tidak pasti, itulah fondasi yang membuat kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh—tanpa harus saling menjatuhkan. Jangan mau dipolitisir dan digiring untuk kepentingan politik praktis sesaat, kita punya keluarga yang harus dihidupi , harus terjadi keseimbagan baik makro kosmos maupun mikro kosmos , sebagai hamba Tuhan, sekaligus warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat bagi bangsa dan negaranya. Gerakan tanggung jawab moral berbangsa tidak ada salah nya justru dimulai dari kaki (bawah) ke atas hingga kepala (pemimpin) karena tingkat kesadaran kolektif sejarah menulis kerap terjadi justru dimulai dari bawah (akar rumput).
———————–
Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik
