Oleh Athaya Sekar Khairina, Mahasiswi Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma – Yogyakarta
I. Pendahuluan
Cerita Roro Jonggrang adalah salah satu legenda paling ikonik di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Legenda ini dikaitkan dengan keberadaan Candi Prambanan, sebuah kompleks kuil Hindu yang sudah berdiri sejak abad ke-9 Masehi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Cerita ini berkisah tentang Roro Jonggrang, putri Raja Prabu Baka dari Kerajaan Prambanan, yang dipaksa menikah oleh Bandung Bondowoso setelah ayahnya dikalahkan dalam perang. Untuk menghindari pernikahan tersebut, Roro Jonggrang mengajukan syarat mustahil, yaitu Bandung Bondowoso harus membangun seribu candi dalam satu malam. Ketika syarat hampir terpenuhi, Roro Jonggrang menipu dengan membangunkan warga desa dan menyulut jerami agar terlihat seperti fajar tiba lebih awal. Bandung Bondowoso marah akibat tipuan yang dibuat oleh Roro Jonggrang. Akhirnya Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu yang konon adalah arca Durga di Candi Prambanan.
Narasi ini tentu sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, telah banyak dibaca sebagai kisah tentang kecerdikan putri raja yang berakhir tragis. Namun, pembacaan cerita ini cenderung mengabaikan kompleksitas ideologis yang tertanam di dalamnya. Pembaca jarang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: Mengapa penolakan Roro Jonggrang dianggap sebagai penipuan yang layak dihukum? Mengapa subordinasi perempuan terhadap pemenang perang dianggap wajar? Dalam posisi sosial seperti apa Roro Jonggrang berada sehingga penolakan saja tidak cukup untuk menyelamatkannya?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, esai ini menggunakan kerangka analisis interseksionalitas. Konsep interseksionalitas pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Kimberlé Crenshaw (1989) dalam konteks hukum antidiskriminasi di Amerika Serikat, namun telah berkembang menjadi alat analisis yang jauh lebih luas dalam studi budaya, sastra, dan gender. Interseksionalitas memandang bahwa identitas seseorang tidak berdiri sendiri-sendiri. Gender, kelas, ras, etnisitas, agama, dan faktor-faktor lainnya saling berpotongan (intersect) membentuk pengalaman penindasan dan privilese yang unik dan kompleks. Dalam cerita Roro Jonggrang, identitas sebagai perempuan, sebagai putri bangsawan, dan sebagai anggota kelompok yang kalah perang saling bertaut membentuk kondisi yang menempatkannya dalam posisi rentan yang berlapis-lapis.
I. Pembahasan
Dimensi Gender pada Roro Jonggrang
Dimensi gender adalah lapisan paling tampak dalam cerita Roro Jonggrang. Sejak awal narasi, tubuh dan kehidupan Roro Jonggrang diperlakukan sebagai objek yang dapat dipindahtangankan. Kemenangan Bandung Bondowoso atas Prabu Baka dalam perang secara otomatis dianggap memberinya hak atas putri sang raja. Ia mencerminkan logika patriarkal feodal di mana perempuan pada hakikatnya adalah properti yang berpindah tangan bersama dengan kekuasaan politik—terlepas dari status sosialnya.
Simone de Beauvoir (1949) dalam The Second Sex mengidentifikasi bagaimana perempuan secara historis dikonstruksi sebagai “Liyan” (the Other) terhadap laki-laki sebagai subjek universal. Dalam cerita Roro Jonggrang, posisi ini terlihat sangat jelas. Keinginan, perasaan, dan hak Roro Jonggrang untuk menentukan nasibnya sendiri tidak pernah dianggap sebagai hal yang perlu dipertimbangkan secara serius. Ketika ia menolak Bandung Bondowoso, penolakannya itu tidak diterima sebagai ekspresi kehendak bebas yang sah. Sebaliknya, ia hanya diberi satu opsi: memenuhi keinginan sang penakluk dengan syarat yang tampaknya tidak mungkin dipenuhi.
Hal yang menarik dalam perspektif gender adalah terdapat ambivalensi (kondisi orang yang memiliki dua perasaan, pikiran, atau keinginan yang bersimpangan terhadap satu hal, situasi, atau orang yang sama) pada Roro Jonggrang. Di satu sisi, kecerdikannya dalam menipu Bandung Bondowoso bisa dibaca sebagai bentuk resistensi perempuan terhadap kekuasaan patriarkal, di mana ini menjadi sebuah “senjata kaum lemah” (Scott, 1985) yang digunakan ketika konfrontasi langsung tidak mungkin dilakukan. Di sisi lain, narasi ini pada akhirnya menghukum resistensi tersebut dengan kutukan permanen. Terdapat pesan implisit yang terkandung pada narasi ini, yaitu perempuan yang berani menentang kehendak laki-laki berkuasa akan menanggung akibatnya. Inilah yang oleh Susan Douglas (1994) disebut sebagai “backlash narrative”, yakni cerita yang seolah menampilkan perempuan kuat, namun pada akhirnya menghukum keberanian itu untuk meneguhkan kembali norma-norma patriarkal.
Lebih jauh, perlu dicatat bahwa pilihan Roro Jonggrang untuk menggunakan kecerdikan sebagai alat resistensi justru mencerminkan keterbatasan ruang gerak yang tersedia bagi perempuan dalam tatanan sosial patriarkal. Sebagai putri raja, Roro Jonggrang tidak memiliki ruang untuk menolak secara terbuka, berperang, dan memiliki otoritas politik yang independen. Satu-satunya senjata yang tersedia adalah kecerdikan dan siasat–yang dalam logika patriarkal kemudian dilabeli sebagai “penipuan” dan “pengkhianatan”.
Dimensi Kelas Sosial Roro Jonggrang
Sebagai putri raja, ia berada dalam posisi istimewa dalam hierarki sosial feodal Jawa. Status bangsawannya seharusnya memberikan perlindungan dan privilese tertentu. Namun, interseksionalitas mengajarkan kita bahwa privilese dalam satu dimensi tidak selalu mengimbangi kerentanan dalam dimensi lain. Status bangsawan Roro Jonggrang justru menjadi bagian dari masalahnya, sehubungan dengan konflik antara Kerajaan Prambanan dan Kerajaan Pengging.
Dalam sistem feodal Jawa abad ke-9, pernikahan antardinasti adalah instrumen utama konsolidasi kekuasaan politik. Robson (1995) menyebutkan bahwa putri raja adalah representasi dari klan dan dinasti yang dapat dimanfaatkan sebagai alat diplomasi, aliansi, atau sebagai rampasan perang yang sah (dalam konteks perang). Justru karena status tingginya itulah Roro Jonggrang menjadi objek keinginan Bandung Bondowoso, yaitu memiliki putri dari dinasti yang dikalahkan adalah simbol kemenangan tertinggi.
Kita bisa melihat bagaimana kelas dan gender bersimpangan dengan cara yang paradoks. Status kelas yang tinggi justru meningkatkan visibilitas dan nilai Roro Jonggrang sebagai objek kekuasaan patriarkal. Seorang perempuan dari kalangan rendah tidak akan menjadi taruhan dalam pertempuran politik semacam ini. Sebaliknya, kebangsawanan Roro Jonggrang membuatnya sangat berharga dan hal itu justru sangat rentan bagi Roro Jonggrang.
Analisis ini sejalan dengan argumen Engels (1884) dalam The Origin of the Family, Private Property and the State, bahwa subordinasi perempuan dalam masyarakat kelas berkaitan erat dengan kontrol atas properti dan pewarisan. Dalam masyarakat feodal, perempuan bangsawan adalah sarana untuk mengamankan garis keturunan dan warisan kekuasaan. Dengan menikahi Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso tidak hanya mendapatkan seorang istri, tetapi juga legitimasi simbolis atas kekuasaannya di bekas wilayah Prabu Baka.
Dimensi Kekuasaan Militer
Dimensi ketiga yang berpotongan dalam cerita ini adalah kekuasaan militer. Konteks seluruh narasi adalah situasi pasca-perang: Prabu Baka telah dikalahkan dan Roro Jonggrang adalah bagian dari spoils of war (rampasan kemenangan). Dimensi ini membawa serta logika tersendiri yang berinteraksi dengan dan memperkuat logika gender dan kelas.
Susan Brownmiller dalam Against Our Will: Men, Women and Rape (1975) mendokumentasikan bagaimana perempuan secara historis menjadi target kekerasan seksual dalam perang sebagai bentuk dominasi atas musuh yang dikalahkan. Meskipun cerita Roro Jonggrang tidak secara eksplisit mengandung unsur kekerasan seksual, logika dasarnya serupa, yakni perempuan dari kelompok yang kalah diperlakukan sebagai hak pemenang. Ketika Bandung Bondowoso menuntut Roro Jonggrang sebagai istri, ia tidak sedang mengekspresikan cinta, melainkan sedang mengambil hak sebagai pemenang perang.
Dimensi kekuasaan militer juga memiliki hubungan dengan dimensi etnis dan identitas kelompok dalam cerita ini. Pada narasi ini, Bandung Bondowoso digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan supranatural dan dibantu oleh roh-roh jin (buta). Sementara Prabu Baka dan Roro Jonggrang berasal dari kerajaan Hindu yang mapan. Perbedaan ini bisa dibaca sebagai penanda perbedaan kelompok yang menambah lapisan lain pada struktur kekuasaan dalam narasi (Florida, 2003).
Konteks kekuasaan militer juga menjelaskan mengapa penolakan Roro Jonggrang tidak pernah menjadi opsi yang benar-benar terbuka. Dalam situasi penaklukan militer, individu yang berasal dari pihak yang kalah tidak memiliki posisi tawar yang setara, terutama putri bangsawan. Syarat seribu candi dalam satu malam yang diajukan Roro Jonggrang adalah satu-satunya strategi untuk menciptakan kode untuk menolak lamaran dari Bandung Bondowoso karena mustahil untuk dilakukan hanya dengan waktu semalaman.
Kesimpulan
Narasi Roro Jonggrang mengandung nilai-nilai interseksionalitas yang jarang dilihat oleh pembaca maupun pendengar. Terdapat tiga dimensi yang terkandung dalam narasi legenda ini: (1) dimensi gender pada Roro Jonggrang sebagai perempuan; (2) dimensi kelas sosial Roro Jonggrang yang menuai kerentanan sebagai putri raja; (3) adanya dimensi kekuasaan militer yang terlihat dalam hubungan Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso. Dari ketiga dimensi tersebut, cerita Roro Jonggrang dapat dilihat sebagai cerminan kekerasan perempuan yang tidak memandang status sosial. Kecerdikan Roro Jonggrang yang justru membawa Roro Jonggrang ke akhir yang tragis mencerminkan keterbatasan ruang bagi perempuan berprivilese (dalam konteks sebagai putri raja) yang seharusnya mendapatkan hak perlindungan dalam kerajaan. Namun, setelah Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan Prabu Baka—ayahanda Roro Jonggrang, ia terlihat mengambil hak untuk menguasai kerajaan Pengging dengan memaksa Roro Jonggrang menikah.
—————————–
Daftar Pustaka
Beauvoir, S. de. (1949). Le Deuxième Sexe [The Second Sex]. Gallimard.
Blackwood, E. (2000). Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village. Rowman & Littlefield.
Brownmiller, S. (1975). Against Our Will: Men, Women and Rape. Simon & Schuster.
Collins, P. H. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment (2nd ed.). Routledge.
Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039
Daly, M. (1978). Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism. Beacon Press.
Douglas, S. (1994). Where the Girls Are: Growing Up Female with the Mass Media. Times Books.
Engels, F. (1884). Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats [The Origin of the Family, Private Property and the State]. Hottingen–Zürich.
Florida, N. K. (2003). Sex Wars: Writing Gender Relations in Nineteenth-Century Java. dalam L. Sears (Ed.), Fantasy and History: Contesting Visions of Java (hlm. 207–240). University of Washington Press.
Hooks, B. (1992). Black Looks: Race and Representation. South End Press.
Poerbatjaraka, R. M. Ng. (1952). Riwajat Indonesia I. Jawatan Kebudajaan Kementerian P.P. dan K.
Robson, S. O. (1995). Desawarnana (Nagarakretagama) by Mpu Prapanca. KITLV Press.
Scott, J. C. (1985). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press.
Stutterheim, W. F. (1956). Studies in Indonesian Archaeology. Martinus Nijhoff.
Suryakusuma, J. (1996). The State and Sexuality in New Order Indonesia dalam L. J. Sears (Ed.), Fantasizing the Feminine in Indonesia (hlm. 92–119). Duke University Press.
Teeuw, A. (1984). Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Pustaka Jaya.
Woodward, M. R. (1989). Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta. University of Arizona Press.
