Oleh Gratia Wing Artha, Pengajar Sosiologi Politik dan Sosiologi Sejarah Prodi Sosiologi Universitas Nasional Jakarta
Konsep masyarakat sipil pada hakikatnya ialah konsep masyarakat yang bersifat otonom, yang mana masyarakat sipil dipahami sebagai entitas yang dapat memajukan kualitas diri secara mandiri, mempunyai wewenang dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah, dan selalu bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah (Hadi, 2010:56-64). Dalam hal ini Hans Antlov (2003:20-32) memandang bahwa revitalisasi demokrasi yang ada di Indonesia mengalami perkembangan selaras dengan munculnya kesadaran kritis masyarakat sipil terhadap politik yang dibangun melalui pendidikan demokrasi. Namun, saat rezim represif yang menguasai tumpuk kekuasaan, maka masyarakat sipil sipil akan mengalami keterbatasan serta mengatnya populisme kanan akan semakin memperkuat penanda kegagalan aktivisme masyarakat sipil dalam membangun demokrasi (Mudhoffir, 2022:72-78).
Pandangan tentang konsep masyarakat sipil diuraikan oleh Cohen dan Arato (1992:45-50) yang menjelaskan masyarakat sipil sebagai ranah interaksi sosial yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok sosial yang bersifat intim seperti keluarga, asosiasi yang bersifat sosial dan sukarela dan gerakan sosial yang berbasis pengembangan masyarakat demokratis. Hal ini senada dengan pemikiran Gramsci yang memandang masyarakat sipil sebagai kumpulan individu yang berbentuk privat dan terlepas dari negara yang sering disebut dengan istilah masyarakat politik (political society). Oleh karena itu bagi Gramsci negara tidak hanya dapat dipahami sebagai institusi pemerintahan, namun juga sebagai bagian dari lembaga masyarakat sipil (Gramsci, 1971:124).
Akar dari konsep masyarakat sipil lahir sekitar abad kedua puluh. Konsep masyarakat sipil dapat dikatakan terlambat untuk dilahirkan karena sebelumnya telah ada konsep politik dan pemerintahan yang dianggap mendekati sempurna disebut dengan konsep demokrasi (Kamil, 2013:128). Sementara itu intelektual muslim ternama Nurcholis Madjid menggunakan istilah khusus, yakni “masyarakat madani” dalam memahami konsep masyarakat sipil (civil society). Dalam hal ini masyarakat madani merujuk pada masyarakat berkeadilan dan berkebudayaan di Kota Madinah pada masa Rasulullah (Culla, 2006:35-36).
Sementara itu Muhammad A.S. Hikam memahami masyarakat sipil sebagai ruang yang di dalamnya berisi aktivitas sosial yang terorganisir dengan baik serta terdapat kemandirian yang kuat, seperti nilai-nilai swasembada, swadaya dan kemandirian berfikir tatkala berhadapan dengan “state” (Hikam, 2010:55-56). Selain itu pemikiran tentang masyarakat sipil juga datang dari pemikir Marxis Antonio Gramsci yang menganalisis masyarakat sipil dengan memakai konsep hegemoni. Hegemoni dapat diartikan sebagai kedudukan dari civil society itu sendiri juga merupakan bagian inti dari pemikiran masyarakat sipil selain konsep konflik politis dan pergulatan sosio-politico ekonomi (Mayo, 2011:24-27).
Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian pemikir ilmu sosial adalah terlalu memandang tinggi peran masyarakat sipil sebagai pendorong demokrasi agar berjalan dengan maksimal, namun masyarakat sipil yang tidak kritis dan lemah akan dapat menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri (Hadiwinata, 2005:3-4). Peran politik masyarakat sipil akan selalu dilekatkan pada negara guna merealisasikan pemerintahan yang demokratis memerlukan masyarakat sipil yang kritis dan cerdas, jika tidak ada kriteria ini demokrasi akan sulit diwujudkan pada negara yang tengah mengalami transisi dari kepemimpinan otoriter menuju kepempinan semi-demokratis. Peran penting masyarakat sipil dapat menjadi tameng kepentingan warga negara dalam berelasi dialektis dengan negara (Kamil, 2013:133). Dalam sejarah negara-negara yang berupaya mewujudkan bentuk negara demokratis masyarakat sipil menjadi aktor sentral dalam melakukan provokasi atas kejatuhan rezim-rezim otoriter dan melakukan provokasi pelaksanaan dan penerapan demokrasi di dalam kebijakan negara. Masyarakat sipil mempunyai fungsi konsolidasi, yaitu berperan dan mempunyai tanggung jawab sosial mewujudkan pemerintahan yang mempraktikkan sistem pemerintahan yang demokratis dan bersendi kerakyatan(Hadiwinata, 2005:2-4).
Dari sinilah kesadaran politik masyarakat sipil perlu ditekankan dan dilakukan hingga dapat mengakar kuat ke dalam masyarakat sipil hingga akar rumput. Dengan kesadaran politik masyarakat sipil dapat menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan demokrasi Indonesia menuju arah yang lebih baik lagi.
Studi ini menghasilkan proposisi bahwa kekuatan dan masa depan demokrasi Indonesia terletak pada peran dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam merajut, membangun dan mengembangkan demokrasi di Indonesia. Tanpa adanya masyarakat sipil yang berpartisipasi aktif dalam mengemban peran politiknya dapat dipastikan bahwa demokrasi Indonesia berangsur-angsur akan mengalami stagnasi, kemunduran hingga akhirnya menghasilkan kondisi yang disebut “matinya demokrasi”. Jika, demokrasi telah mengalami kemunduran atau lebih buruk mengalami kematian masyarakat sipil akan dikendalikan dengan mudah oleh kekuasaan rezim.
Studi ini mengembangkan dan mengafirmasi teori relasi kuasa dari Michel Foucault. Menurut Foucault ‘kebenaran’ ialah produk yang dihasilkan oleh relasi kuasa menggunakan sarana wacana yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Foucault wacana merupakan poros utama dari sejarah (Fillingham, 2005:100). Penulis menyebut dengan istilah relasi kuasa masyarakat sipil. Relasi kuasa masyarakat sipil ialah relasi kuasa yang terwujud ketika masyarakat sipil dapat menggunakan peran dan partisipasi politik sebagai aktualisasi membangun demokrasi. Penulis menjelaskan bahwa relasi kuasa masyarakat sipil merupakan relasi kuasa yang dipraktikkan melalui upaya masyarakat sipil melaksanakan peran politik sebagai representasi basis pembangun demokrasi. Relasi kuasa masyarakat sipil mempunyai kendala untuk dipraktikkan pada negara berkembang sebagaimana Indonesia. Hal ini karena pengetahuan akan demokrasi masyarakat sipil masih terbilang rendah serta belum terdapat ruang-ruang yang memberikan masyarakat sipil kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan akan demokrasi.
———————–
Gratia Wing Artha, Sekarang Berprofesi sebagai Pengajar Tetap Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Nasional Jakarta. Menyelesaikan S1 dan S2 Sosiologi di FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Meminati Kajian Seputar Agama, Pluralisme dan Multikulturalisme. Dapat dihunungi melalui Email: gratiaartha@gmail.com
