Jakarta berandanegeri.com. Beberapa waktu lalu presiden Prabowo Subiyanto telah melakukan reshuffle kabinet untuk yang ketiga kali, dimana dalam reshuffle kali ini mMenkopolkam Budi Gunawan digantikan oleh mantan Pangkostrad saat Orde Reformasi pertama bergulir yakni Djamari Chaniago disamping itu menteri keuangan Sri Mukyani Indrawati juga dicopot dan diganti oleh menteri keuangan yang baru yakni Purbaya Yudhi Sadewa. Dan menteri Pemuda dan Olah Raga diisi oleh Erik Thohir, sedang pos yang ditinggalkan di kementerian BUMN diisi oleh Dony Oskaria.
Melihat komposisi jabatan baru tersebut, media meminta pendapat dan pandangan dari praktisi hukum senior yang juga pengamat politik dan sosial budaya Agus Widjajanto.
Agus berpendapat bahwa reshuffle kabinet adalah murni hak prerogratif dari presiden selaku kepala pemerintahan, mungkin saja presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, dimana awal dibentuk presiden harus mengakomodir bernagai pihak yang berkepentingan tentu jauh dari keinginan presiden Prabowo sendiri, kata Agus.
Yang pasti berikan kesempatan kepada menteri yang baru untuk berkiprah, khususnya menteri keuangan dengan gebrakan kebijakannya yang menggelontorkan lebih 200 T, dana parkir di BI agar tidak staknan, akan tetapi saran saya pak Purbaya tidak lagi gampang buat statment ke publik dengan bahasa yang kadang disalah tafsirkan lebih baik bekerja dan tunjukan kinerja yang baik demi kemakmuran rakyat , kata Agus lebih lanjut.
Soal isu di masyarakat apakah reshuffle kali ini merupakan bersih bersih dari Geng Solo, Agus menyatakan, yang paling tahu tentu presiden Prabowo, bisa iya bisa tidak, yang pasti dalam politk tidak ada kawan dan lawan yang abadi ysng ada adalah kepentingan politik yang berkuasa.
Apakah dengan kondisi saat ini dengan komposisi kabinet terbaru bisa mencapai target dan menuju Indonesia Emas, Agus menyatakan tergantung kebijakan presiden saat ini, ditengah maraknya bergesernya paradigma politik kaum Generasi Z, baik di Nepal, Prancis dan seluruh dunia, harus bisa memberikan jawaban dan mengakomodir Generasi Z tersebut karena nasib bangsa memang ada di pundak dan ditentukan mereka, perbaiki sistem yang ada, kembalikan lagj kedudukan dan fungsi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, agar ada GBHN jadi jelas dan terukur kemana bangsa ini menuju ke depannya, perbaiki penegakan hukum, ciptakan kondisi penegekan hukum yang bersih adil dan transparan, genjot lapangan kerja sebanyak banyaknya, serta kurangi belanja dari APBN yang tidak perlu dimana lebih baik diarahkan pada swa sembada pangan, agar kebutuhan pangan, sandang, papan murah, kalau itu terwujud, maka menuju Indonesia Emas bukan lagi keniscayaan. Demikian Agus dalam penutup keterangannya di Jakarta, Minggu, 21 September 2025. ******
